Ragam

Penyangga IKN  penyangga Ibu Kota Nusantara   Ibu Kota Nusantara  Diskominfo Kaltim 

Empat Wilayah Penyangga IKN Sepakat Terapkan Aglomerasi Transportasi



SELASAR.CO, Penajam - Sebuah kesepakatan penting telah dicapai dalam Rapat Kerja Teknis (Rakornis) yang diadakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur, menyangkut konsep aglomerasi transportasi untuk empat wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Yudha Pranoto, selaku Kepala Dishub Kaltim, dalam arahannya menekankan pentingnya konsep aglomerasi transportasi ini untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dengan IKN, dengan tujuan utama menghapus kesenjangan transportasi antara IKN dan daerah penyangga.

“Integrasi dengan IKN sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang serasi. Ini adalah aspek yang sangat kritis. Kita tidak boleh membiarkan IKN berkembang pesat sementara daerah penyangga tertinggal,” ucap Yudha Pranoto dengan tegas dalam Rakornis yang berlangsung di Aula Rapat Lantai 3 Kantor Bupati PPU, pada hari Rabu, 15 Mei 2024.

Lebih lanjut, Yudha menjelaskan bahwa konsep integrasi ini akan menjadi landasan bagi Kaltim untuk menyelaraskan diri dengan IKN, serta membuka peluang sinergi pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi antara IKN, pemerintah provinsi Kaltim, dan pemerintah pusat.

“Kita akan melihat peluang untuk transportasi langsung yang efisien dan inklusif di keempat wilayah penyangga. Sebuah sistem transportasi yang cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan akan menghubungkan keempat wilayah tersebut tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi,” tambah Yudha, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kaltim.

Yudha juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem aglomerasi transportasi ini di wilayah penyangga IKN dapat memicu daerah lain seperti Berau dan Mahulu untuk mengikuti langkah serupa.

“Untuk mewujudkan visi transportasi yang maju dan terintegrasi dengan IKN, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat,” tegas Yudha.

Rakornis Dishub Kaltim juga menampilkan presentasi dari para ahli, termasuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Novyanto Widadi, dan Kepala Tim Kajian Kebijakan Transportasi Wilayah Penyangga IKN Tedy Murtejo. (ADV/DISKOMINFOKALTIM)

 

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya