Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Penghapusan Status Desa Tertinggal Status Desa Tertinggal
Kebijakan Pemkab Soal Penghapusan Status Desa Tertinggal Didukung Penuh Oleh DPRD Kukar
SELASAR.CO, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengambil kebijakan untuk meniadakan atau menghapus kategori status desa tertinggal yang ada di wilayah Kukar. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah dalam acara pengukuhan penambahan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) zona pantai dan tengah yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, pada Senin (9/92024) lalu.
Kebijakan soal penghapusan status desa tertinggal ini pun mendapat respon oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Farida. Dengan tegas, farida mendukung penuh kebijakan Pemkab soal penghapusan status desa tertinggal tersebut. Pencapaian ini dinilai menjadi bukti nyata sinergi antara eksikutif, legislatif dan masyarakat dalam upaya pembangunan secara merata di seluruh desa. Hal ini pun disebut sebagai tanda, bahwa pemerataan pembangunan di seluruh desa efektif dan berjalan dengan baik.
"Berkat kerja keras kita bersama, tak ada lagi perbedaan signifikan antata wilayah pesisir, tengah dan hulu Kukar. Semua desa sekarang menghadapi permasalahan pembagunan yang serupa dan mendapatkan anggaran yang setara, yang menandakan pemerataan pembangunan efektif," ujar Ketua DPRD Kukar sementara," Farida.
Hal ini juga dinilai bukan hanya menunjukan keberhasilan terhadap peningkatan infrastruktur, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Berita Terkait
"Ini tentunya membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat kita di desa," sebutnya.
Pernyataan tentang tidak adanya lagi desa tertinggal di wilayah Kukar juga dianggap sebagai refleksi dari komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPD dan pemerintah daerah. Bahkan, sebagai Ketua DPRD Kukar sementara, Farida menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam upayanya memperkuat pembangunan di desa-desa.
"Kami di DPRD akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan, bahwa semua inisiatif pembangunan dapat berjalan lancar dan semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya," turup Farida.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
