Kutai Timur
Netralitas ASN dan Peran Pers di Pemilu, PJS Bupati Kutim Tekankan Pentingnya Sinergi
SELASAR.CO, Sangatta – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur di Hotel Mesfa Mulia, Kamis (24/10/2024) malam.
AHK menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis selama masa kampanye. "ASN tidak boleh melakukan gerakan politik, mereka hanya boleh memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, AHK juga memaparkan sepuluh program prioritas pembangunan daerah, mencakup bidang kesehatan, pelayanan publik, pertanahan, dan hukum. Ia mendorong wartawan untuk memahami program-program tersebut agar dapat memberikan kritik yang konstruktif.
AHK melaporkan bahwa serapan anggaran di Kutai Timur menunjukkan perkembangan yang baik. "Usaha serapan anggaran sangat tergantung pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika anggaran tidak berjalan, maka peredaran ekonomi juga akan terhambat," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa APBD Kutai Timur mencapai Rp 5,7 triliun, lebih besar dibandingkan sepuluh provinsi lainnya di Indonesia.
Berita Terkait
AHK mengapresiasi peran wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendorong transparansi pemerintah. Ia juga menyoroti tugas mulia wartawan yang penuh risiko dan tekanan. "Kerja wartawan itu sangat mulia. Mereka harus berani dan tahan mental," ujarnya.
AHK mendorong wartawan untuk terus meningkatkan profesionalisme, literasi, dan kemampuan investigasi. "Literasi harus tinggi agar mereka dapat mengungkapkan fakta dan membentuk opini publik," ungkapnya.
Dalam konteks peningkatan kapasitas wartawan, AHK menekankan pentingnya forum diskusi kelompok (FGD). "Untuk membangun SDM wartawan, FGD sangat diperlukan agar kompetensi dan literasi mereka semakin meningkat," ujarnya.
Perayaan HUT PWI Kutim ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan media dalam menciptakan informasi yang berkualitas, serta menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
