Kutai Timur
Profesionalisme dan Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Kutim Gelar Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bansos
SELASAR.CO, Yogyakarta – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (bansos) di Hotel Tara Yogyakarta, Kamis-Jumat (21-22 November 2024). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Kutim agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Bimtek ini diikuti oleh camat, perwakilan perangkat daerah, dan pengelola bagian hibah. Yodie Indrawan, analis kebijakan ahli madya dari Kemendagri yang bertanggung jawab atas sistem informasi organisasi kemasyarakatan, dihadirkan sebagai narasumber utama.
Kepala Bagian Kesra, Sahman, secara resmi membuka bimtek yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada Camat Sangatta Utara Hasdiah dan Purno Edi dari Bappeda Kutai Timur. Dalam sambutannya, Sahman menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan hibah dan bansos untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
"Bimtek ini adalah wujud komitmen Pemkab Kutim untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien," ujar Sahman.
Berita Terkait
Ketua panitia, Muhammad Samsudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Bupati Kutim Nomor 61 Tahun 2020.
"Ada tiga fokus utama dalam bimtek ini, yaitu mendukung fungsi pemerintahan, menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan hibah dan bansos, serta meningkatkan pemahaman peserta agar pelaksanaan program sesuai regulasi," jelas Samsudin.
Materi yang diberikan meliputi tata cara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hibah dan bansos sesuai regulasi. Sahman berharap hasil bimtek ini dapat menyamakan pemahaman peserta sehingga pengelolaan hibah dan bansos lebih terstruktur dan efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa pengelolaan hibah dan bansos dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel," tambah Samsudin.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah penting Pemkab Kutim dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan efisien, sekaligus mendukung program-program yang berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
