Sepak Terjang Perempuan H di Kantor Gubernur Kaltim, Bukti Dinasti di Atas Meritokrasi?

6 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Desas-desus adanya kekuatan bayangan di Kantor Gubernur Kaltim yang bisa mengintervensi para pegawai sehingga menciptakan ketidakharmonisan, menyeret perempuan berinisial H yang diduga kerabat Gubernur Rudy Mas'ud. Isu ini seolah menguatkan stigma dinasti politik yang selama ini melekat pada diri sang gubernur.

Sebuah video tersebar luas dan cukup menghebohkan warga Kaltim. Narasi dalam video itu menyebut bahwa ada kekuasaan di luar birokrasi yang ikut campur dalam berbagai urusan.

Muncul dugaan video dibuat oleh kalangan internal di Pemprov Kaltim karena kesal dengan ulah H. Namun hal itu dibantah Kepala Biro Umum Setprov Kaltim, Lisa Hasliana.

“Gak ada itu, orang tertentu saja, dan saya gak tahu itu. Kalau ASN kita bersih,” kata Lisa saat dikonfirmasi Selasar, Senin (28/4/2025).

Berita Terkait

Dari informasi yang diterima Selasar, Kabiro Umum dan Kabiro Adpim dipanggil oleh Sekprov Sri Wahyuni terkait hal itu.
“Saya no comment (terkait pemanggilan itu),” ucap Lisa.

Sementara Sekprov Sri Wahyuni belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.

SIAPA H?

Dari penelusuran Selasar ke beberapa sumber, baik di lingkungan Kantor Gubernur maupun tim pemenangan Rudi-Seno, inisial H itu merujuk pada Hijrah Mas'ud, adik perempuan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Hijrah juga seolah menunjukkan jati dirinya di tengah isu tersebut, dengan mengunggah story di akun Instagram miliknya. Story itu berisi postingan ulang dari akun the7percent.co yang berisi narasi: Kenapa bos tidak selalu pilih yang terbaik, tapi yang terdekat? Lalu ia pun menulis di story tersebut: Jdi klo tanya kenapa dia? Tanya dirimu...posisimu di barisan mana saat berproses???

Media ini sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Hijrah melalui pesan langsung ke akun IG miliknya dan nomor Whatsapp, tetapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons dari yang bersangkutan.

Sementara itu, dari sumber eksklusif Selasar, sebut saja Patrick Star, cawe-cawe H yang ia ketahui salahsatunya adalah menyorong nama-nama untuk menjadi Dewan Pengawas di RSUD AW Sjahranie dan RSUD Kanujoso.

Patrick pun menunjukkan surat bertanggal 14 Maret 2025, berisi daftar usulan nama Dewan Pengawas RSUD AW Sjahranie dan RSUD Kanujoso. Terdapat nama Dr SAP MS sebagai Calon Ketua Dewas RSUD AWS Samarinda, dan Dr FR SKM MKes sebagai anggota Dewas RSUD Kanujoso.

Kedua nama itu diketahui berkarier di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang merupakan almamater Hijrah. Mengenai hal ini, beberapa civitas akademika Universitas Mulawarman memberikan pendapat mereka.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul, Prof Iwan M Ramdan mengatakan, sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur banyak yang berkompeten untuk dijadikan sebagai Dewas di sejumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah tersebut.

“Sebetulnya sumber daya manusia di Kaltim itu cukup mumpuni, ya, kalau hanya untuk menjadi dewan pengawas itu sudah cukup banyak, dari aspek latar belakang pendidikan maupun bidang keilmuan dan level pendidikannya,” ucap Prof Iwan.

“Terus yang terpenting adalah untuk Dewas ini kan semestinya mencari orang yang betul-betul mengetahui, mengerti situasi dan kondisi masyarakat Kalimantan Timur yang menjadi subjek dari pelayanan rumah sakit tersebut gitu loh,” lanjut Iwan.

Sehingga Iwan mengatakan, mekanisme cek dan balancenya itu harus jalan karena orang-orang yang berasal dari Kaltim pastinya mengetahui situasi kondisi sosiologi masyarakat Kaltim. Sedangkan jika Dewas tersebut dari luar daerah, dikhawatirkan data yang dimiliki tidak valid dan komprehensif.

“Jadi misalnya dari Unmul, itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Kedokteran. Kemudian kalau mau ngambil dari praktisi atau yang sudah purnatugas tapi masih bisa diberdayakan juga bisa,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Mulawarman, Iman Surya, mengaku miris dengan adanya isu kekuatan bayangan di Pemprov Kaltim.

“Kalau di sana memang ada terjadi carut-marut, tentu mempengaruhi capaian kinerja yang mereka sudah canangkan, walaupun hari ini belum 100 hari kerja,” kata Iman.

“Kalau kita liat dari sisi kebijakan khususnya terkait dengan apakah ini akan mengganggu pola dalam keputusan, tentunya iya. Bisa aja mereka mengatasnamakan kedekatan, atas nama tim sukses, atas nama kekerabatan, apalagi dibalut dengan atas nama hubungan seperi keluarga,” lanjutnya.

Mengakomodir elemen-elemen tersebut dalam pemerintahan sebetulnya umum dilakukan politikus, namun Iman mengingatkan, yang dilibatkan haruslah seseorang dengan kapabilitas dan kualitas.

Iman menjelaskan, seseorang bisa dikatakan memiliki kualitas jika dia memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan ahli pada bidang tersebut.

Dia melanjutkan, di tingkat pemerintahan dalam hal ini ASN, biasanya sudah memiliki pendidikan karir atau melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Sehingga seharusnya yang terbaiklah yang mendapat apresiasi dan kepercayaan. Sistem itu biasa disebut meritokrasi (sistem yang memberikan penghargaan dan posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, bukan latar belakang sosial atau kekayaan).

“Nah, di dalam sistem itu kan sudah jelas seseorang dengan jabatan yang dimiliki, seseorang dengan kualifikasi yang dimiliki menempati sebuah jabatan tentunya diharapkan bisa menguasai instruksi kerja dari seorang kepala daerah, bukan yang ada di luar,” tutupnya.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan