Utama

100 Hari Kerja Gubernur Kaltim Gubernur Kaltim Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud  Seno Aji Aliansi Mahakam Demonstrasi 

100 Hari Rudy-Seno Menjabat, Mahasiswa Kaltim Beri Rapor Merah untuk Pemprov

1 hari yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Seratus hari sudah Rudy Mas'ud-Seno Aji menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, sejumlah elemen mahasiswa menilai kepemimpinan Rudy-Seno belum menunjukkan langkah konkret dalam menjawab berbagai persoalan rakyat di daerah.

Dalam aksi yang digelar pada Rabu (4/6/2025), Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemprov Kaltim. Mereka menilai program-program yang dijanjikan Rudy Mas’ud saat kampanye belum tampak realisasinya.

RAPOR MERAH UNTUK PEMPROV KALTIM

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, M Ilham Maulana, menyebut bahwa selama 100 hari masa kerja, janji-janji kampanye Rudy-Seno belum dijalankan secara nyata.

"Kami hanya bisa memberi nilai 3 dari skala 1 sampai 100. Ini menjadi sinyal bahwa belum ada perubahan signifikan dari kepemimpinan sebelumnya," ujar Ilham.

Ia juga menyoroti persoalan pelanggaran hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga pembatasan kebebasan berpendapat yang masih terjadi di Kaltim.

"Kasus Muara Kate belum dituntaskan. Kekerasan terhadap nelayan di Muara Badak, penangkapan aktivis di Balikpapan, serta kriminalisasi masyarakat adat di Telemow menunjukkan wajah lama kekuasaan yang masih bertahan," tambahnya.

TUNTUTAN MAHASISWA

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahakam menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah provinsi, di antaranya:

1. Segera merealisasikan delapan program prioritas gubernur.
2. Menghentikan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.
3.  Menagih dan meningkatkan kontribusi CSR perusahaan tambang.
4. Memperbaiki tata kelola lingkungan hidup.
5. Mengakui dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
6. Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup.

RESPONS PEMPROV KALTIM

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi. Ia mengklaim sejumlah program prioritas sudah mulai disiapkan dan akan dijalankan secara bertahap.

"Mulai Juli 2025, program pendidikan gratis akan diterapkan untuk mahasiswa semester pertama, dan pada Januari hingga Februari 2026 untuk semester dua hingga delapan," terang Seno.

Soal pertambangan ilegal, Seno menyebut Pemprov telah menerima delapan laporan dan akan menindaklanjuti semua kasus. “Kami buka kanal pelaporan publik. Masyarakat bisa melaporkan melalui barcode yang kami sebar di seluruh Kaltim,” jelasnya.

Terkait CSR, Pemprov disebut telah mengupayakan kenaikan kontribusi dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 per ton. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pendidikan dan peningkatan kualitas infrastruktur sekolah serta kesejahteraan tenaga pendidik.

KASUS MUARA KATE MASIH BERGULIR

Salah satu isu krusial adalah kasus pembunuhan warga adat di Muara Kate. Pemprov menyatakan telah bersurat ke Kementerian ESDM dan proses investigasi tengah berjalan.

"Kami sudah kirim surat pada 15 April lalu. Sekarang sedang dalam proses penyelidikan. Kami pastikan ini akan dikawal sampai tuntas," ujar Seno.

MASIH ADA WAKTU, TAPI PERINGATAN SUDAH DIBERIKAN

Meski baru 100 hari, mahasiswa menyatakan peringatan ini penting agar gubernur dan jajaran tidak terus mengulang pola kekuasaan lama yang cenderung elitis dan jauh dari aspirasi rakyat.

"Kita tidak ingin menunggu sampai lima tahun dan tetap dengan janji-janji kosong. Ini peringatan awal agar arah kebijakan Rudy Mas’ud benar-benar berpihak pada rakyat," tutup Ilham.

Penulis: Boy
Editor: Awan