Utama

biro umum kursi pijat pemprov kaltim 

Buka-Bukaan Data, Biro Umum Kaltim Paparkan Rincian Anggaran Jasa Cuci Ratusan Juta

1 hari yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Umum Setdaprov Kaltim akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan polemik terkait anggaran jasa pencucian pakaian (laundry) yang mencapai angka Rp450 juta. Informasi ini sebelumnya sempat viral di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat Bumi Etam mengenai efisiensi penggunaan anggaran.

Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan dana tersebut hanya digunakan untuk mencuci baju kepala daerah adalah informasi yang tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut ada kekeliruan dalam menafsirkan angka yang tertera di dokumen perencanaan. “Kalau melihat angka yang beredar, itu sebenarnya merupakan total kebutuhan yang sudah kami susun,” ungkap Astri pada Selasa (5/05/2026).

Astri menjelaskan bahwa nilai sebesar Rp450 juta tersebut merupakan akumulasi kebutuhan riil yang telah dihitung secara matang pada akhir tahun 2025. Proses penyusunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai komponen belanja yang diperlukan. “Dalam prosesnya, memang ada penyesuaian dan pengelompokan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing item,” tambahnya saat memberikan keterangan di kantor Diskominfo Kaltim.

Terkait aspek akuntabilitas, Astri menekankan bahwa transparansi menjadi prioritas utama pihak pemerintah. Ia menjamin bahwa setiap rincian penggunaan dana tersebut sudah termuat secara terbuka dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Di dalam SIRUP, kami sudah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran Rp450 juta itu. Tidak hanya untuk pakaian kepala daerah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain,” tegasnya.

Rincian penggunaan anggaran tersebut nyatanya mencakup operasional yang jauh lebih luas dari sekadar pakaian pribadi. Dana tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan berbagai perlengkapan kerumahtanggaan di rumah jabatan yang memiliki volume besar. Hal ini mencakup jasa pencucian rutin untuk karpet, gorden, *bed cover*, hingga sprei yang digunakan di lingkungan kediaman resmi.

Lebih lanjut, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang berbagai agenda jamuan resmi kenegaraan dan protokoler. Hal ini meliputi jasa pencucian perlengkapan meja makan seperti taplak meja hingga penutup kursi yang harus selalu dalam kondisi prima. Kebutuhan ini menjadi krusial mengingat intensitas kegiatan penyambutan tamu daerah yang berlangsung sepanjang tahun.

Guna memperkuat pernyataannya, Biro Umum turut membeberkan bukti administratif berupa kuitansi transaksi kepada awak media. Dari data tersebut, terungkap bahwa pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha laundry lokal di Samarinda, seperti Tsamara Laundry Cleaning yang berada di Jalan M. Yamin serta Alwan Laundry yang berlokasi di Jalan Woltermongonsidi.

Langkah menggandeng vendor lokal ini disebut sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap UMKM di Samarinda. Pihak Biro Umum merinci bahwa pengeluaran setiap bulannya tidak pernah sama karena bersifat fluktuatif. Penggunaan jasa sangat bergantung pada frekuensi kegiatan kedinasan dan kebutuhan mendesak yang muncul di lapangan setiap bulannya.

Astri berharap penjelasan mendalam ini dapat mencerahkan persepsi publik agar informasi tidak lagi simpang siur. Ia memastikan bahwa penggunaan APBD tersebut tetap berada dalam pengawasan yang ketat. "Saya harap, transparansi ini bisa mencerahkan di masyarakat agar beritanya tidak simpang siur," pungkas Astri menutup konferensi pers tersebut.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan