Menuju Indonesia Emas 2045, Kemendukbangga/BKKBN Matangkan Peta Jalan Kependudukan Regional

Kamis, 12 Juni 2025

SELASAR.CO, Samarinda - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar internalisasi peta jalan kependudukan untuk wilayah Kalimantan sebagai bagian dari implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) secara regional.

Kegiatan ini diawali dengan seremoni bertajuk Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029* dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Acara digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh provinsi di Pulau Kalimantan.

“Pertemuan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan arah kebijakan kependudukan ke depan benar-benar inklusif, berbasis data, serta menjawab tantangan jangka menengah maupun jangka panjang,” ujar Deputi Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (BKBR) Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, Kamis (12/6/2025).

Wahidin menjelaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. Visi tersebut dibangun dengan semangat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga yang terstruktur.

Berita Terkait

“Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan upaya sistematis dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemendukbangga/BKKBN berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Melalui PJPK 2025–2029, Kemendukbangga/BKKBN ingin menjawab sejumlah tantangan utama seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, urbanisasi yang tidak terencana, kesenjangan layanan kesehatan ibu dan anak, keterbatasan akses terhadap layanan KB dan kesehatan reproduksi, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, disintegrasi keluarga, tingginya angka putus sekolah dan pengangguran usia muda, hingga potensi disrupsi akibat digitalisasi dan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan keluarga.

“Guna menyongsong bonus demografi dan menghadapi penuaan populasi serta isu-isu kependudukan lainnya, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif,” ujar Wahidin.

Menurutnya, peta jalan tersebut mencakup lima sasaran utama yang harus dicapai selama periode 2025–2029. Kelima sasaran tersebut adalah pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penguatan administrasi data dan kependudukan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang III Pemprov Kalimantan Timur, Arief Murdiyatno, menyatakan bahwa Kalimantan Timur merasa terhormat menjadi tuan rumah kegiatan ini. Menurutnya, isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Permasalahan kependudukan dan pembangunan keluarga sangat krusial. Segala perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah, bermula dari pengelolaan kependudukan yang baik, mulai dari database, administrasi, hingga substansi kebijakan,” kata Arief.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga akan melahirkan rencana aksi yang akan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan renstra masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, Kemendukbangga, dan BKKBN sangat kami harapkan untuk memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.

Penulis: Boy
Editor: Awan