Ragam
BKKBN Kaltim Penanganan kasus Stunting Stunting di Kaltim Kasus Stunting di Kaltim BKKBN RI
BKKBN Kaltim Bahas Strategi Nyata Tekan Stunting dan Perkuat Ketahanan Keluarga
SELASAR.CO, Samarinda - Upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga di Kalimantan Timur menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur 2025 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BKKBN RI, Yudha Purnawan Sudijanto mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI.
Yudha menyampaikan, pentingnya menjadikan forum koordinasi sebagai wadah konsolidasi strategis lintas sektor.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan forum ini sebagai ajang menyatukan langkah. Program-program seperti Quick Wins maupun agenda strategis nasional harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar pencapaian administratif,” ujar Yudha.
Berita Terkait
Ia menambahkan, efektivitas anggaran dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memastikan program-program BKKBN mampu menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang masih mengalami persoalan gizi kronis dan ketimpangan akses layanan keluarga berencana.
Rakor ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi berbasis data dalam menjalankan program. Beberapa hasil yang ditargetkan di antaranya peningkatan koordinasi lintas sektor, pemetaan tantangan di lapangan, dan penyusunan langkah kerja konkret untuk percepatan pencapaian target pembangunan keluarga berkualitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, secara tegas menguraikan empat agenda prioritas yang menjadi fokus daerah untuk tahun 2025.
Pertama, ia menekankan perlunya memperkuat intervensi penurunan stunting melalui program terintegrasi dan berbasis data. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) disebut sebagai garda terdepan yang harus diberdayakan secara optimal.
“Libatkan semua sektor hingga tingkat desa. Gunakan data by name by address agar bantuan tepat sasaran,” tegas Sorayalita.
Kedua, akses dan kualitas layanan KB serta kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan di wilayah pedalaman dan pesisir. Sorayalita mendorong peningkatan distribusi alat kontrasepsi modern dan penguatan edukasi publik soal KB sebagai upaya membangun keluarga sehat, bukan semata membatasi kelahiran.
Ketiga, program ketahanan keluarga seperti BKB, BKR, dan BKL perlu direvitalisasi. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKA agar ketahanan sosial-ekonomi masyarakat meningkat.
Terakhir, perhatian khusus diberikan pada kelompok remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) dinilai perlu diperluas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia remaja masa kini.
“Remaja adalah calon orang tua masa depan. Mereka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan hidup agar tidak rentan pada pernikahan dini, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja dalam mengimplementasikan Program Bangga Kencana secara lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Penulis: Boy
Editor: Awan
