Kutai Kartanegara

pantai Tanah Merah PAD Pantai Tanah Merah PAD Kukar Penghasilan Asli Daerah Pemkab Kukar 

Dari Rp200 Juta ke Rp800 Juta, Rendi Soroti Kebocoran PAD Pantai Tanah Merah



Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin saat meninjau pantai Tanah Merah. (Ist)
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin saat meninjau pantai Tanah Merah. (Ist)

SELASAR.CO, Kutai Kartanegara - Lonjakan pendapatan asli daerah (PAD) Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja menjadi perhatian Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin.

Perbedaan penerimaan yang cukup besar antara pengelolaan sebelumnya dan kondisi saat ini dinilai menunjukkan besarnya potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Sebelum melakukan perombakan pengelolaan dilakukan, PAD Pantai Tanah Merah disebut hanya berada pada kisaran Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun.

Kini, dalam waktu belum sampai satu tahun, penerimaan dari kawasan wisata tersebut telah mencapai sekitar Rp800 juta.

“Yang dulu itu setiap tahun, dari periode lalu paling tinggi Rp150 juta sampai Rp200 juta PAD. Sekarang belum sampai satu tahun sudah Rp800 juta,” ujar Rendi. Senin (2/11/2026).

Menurutnya, perbedaan angka tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola sebelumnya. Rendi menilai telah terjadi kebocoran PAD yang menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak sepenuhnya masuk sebagaimana mestinya.

“Bayangkan selama setahun berapa miliar kebocoran terjadi di Tanah Merah,” katanya.

Salah satu potensi yang dinilai cukup besar berasal dari aktivitas pengunjung yang menginap dan berkemah. Selain tiket masuk, aktivitas tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar apabila seluruh proses pengelolaannya dilakukan secara tertib.

“Orang nginep di Tanah Merah, orang camping itu besar penghasilannya,” ungkap Rendi.

Ia juga menyinggung pola transaksi sejumlah kegiatan yang sebelumnya disebut tidak selalu disertai bukti pembayaran yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi membuat pendapatan dari aktivitas wisata tidak tercatat secara maksimal.

“Kadang-kadang kalau orang mau nginap, camping atau bikin acara nego langsung sama pengelola, yang tidak ada pembuktiannya. Tidak ada tanda bukti atau kwitansi,” jelasnya.

Rendi menilai penataan pengelolaan harus menjadi perhatian serius agar potensi besar sektor pariwisata Kukar tidak mengalami kebocoran. Transparansi menjadi salah satu kunci agar seluruh penerimaan dapat kembali memberikan manfaat bagi daerah.

“Artinya fasilitasnya, harusnya semua wisata kita sudah bagus, sebenarnya kalau transparan, PAD tidak akan terjadi kebocoran,” tegas Rendi. (ADV/SLR/Kukar)

Penulis: Farid
Editor: Awan

Berita Lainnya