Utama
pokja 30 OPD Kaltim Perjalanan dinas Belanja Perjalanan Dinas 
Pokja 30: Belanja Perjalanan Dinas OPD Kaltim 2022 Capai RP402 Miliar
SELASAR.CO, Samarinda - Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Pokja 30, disebutkan bahwa Belanja Perjalanan Dinas adalah salah satu komponen anggaran yang termasuk dalam Belanja Koordinasi. Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo dalam press releasenya menjelaskan bahwa Anggaran Perjalanan Dinas seluruh OPD sebesar Rp. 402.779.522.570 dengan persentase 87,75% dari Belanja Kordinasi.
Lima besar OPD yang paling besar anggaran perjalanan dinasnya; Dinas Kehutanan Rp. 74.937.069.000 (18,60%) dengan 4 item belanja, Sekertariat DPRD Rp. 45.253.200.000 (11,24%) dengan 1 item belanja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 43.633.838.000 (10,83%) dengan 2 item belanja, Dinas PUPR Rp. 19.369.140.000 (4,81%) dengan 6 item belanja dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp. 15.757.113.000 (3,91%) dengan 4 item belanja. Berikut daftar lengkap Belanja Perjalan Dinas yang dihimpun dari Pokja 30:
“Ini kami anggap ini sebagai pemborosan anggaran. Kami juga temukan 1 OPD itu bisa sampai 6 item belanja untuk perjalan dinas. Kenapa? Kalau melihat di satuannya perjalanan dinas kan besar itu, supaya tidak dilihat secara utuh maka dipecah 5-6 kegiatan,” ujar Buyung.
Berita Terkait
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni saat dimintai tanggapanya mengenai hal ini ia mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai hal ini.
“Nanti saya lihat, karena saya tidak hafal secara detail,” tambahnya.
Meski begitu ia menjelaskan bahwa penganggaran pada dasarnya dilakukan untuk pencapaian visi/misi untuk memenuhi janji gubernur. Ia mencontohkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang melakukan mengalami perbaikan seiring waktu.
“Jadi misalnya berapa kenaikan IPM, dan berapa kenaikan itu harus dicatat. Kalau itu dicapai berarti itu tidak untuk internal, itu kan eksternal. Jadi memang ada yang bisa dilihat ada yang tidak terlihat,” tegasnya.
Selama ini memang pembangunan terpaku pada segi fisik. Sehingga pencapaian non fisik kerap kali tak diperhitungkan.
“Misalnya SDM, IPM Kaltim ini nomor 3 nasional ini kan lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Oke kalau kemiskinan kita masih di bawah nasional, tapi ada penurunan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Artinya ada effort yang dikeluarkan itu yang harus dilihat,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan