Ragam
ibu kota baru Badan Otorita Ibu Kota Baru Irwan
Tokoh Kaltim Tak Masuk Daftar Calon Kepala Badan Otorita IKN, Ini Kata Wagub dan Anggota DPR
SELASAR.CO, Samarinda - Presiden Jokowi telah mengumumkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Badan Otorita ini nantinya akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Empat orang tersebut salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat ini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Dari jajaran nama tersebut, tidak terlihat satupun nama tokoh asal Kalimantan Timur. Hal ini pun turut direspons Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Ditemui oleh Selasar hari ini, Jumat (6/3/2020) di kantor gubernur, mantan anggota DPR RI ini mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Berita Terkait
"Sabar ai (sabar saja), itu kan hak prerogatif Presiden. Kita terima saja," ucapnya.
Meski begitu, Hadi meminta siapapun nantinya yang akan terpilih memimpin proses pemindahan ibu kota ke Kaltim, membangun segala infrastruktur yang terkoneksi dengan Kaltim.
"Cuma kita ingin walaupun kepala badan otoritanya bukan dari Kaltim, dia harus tetap memperhatikan proyek-proyek yang terintegrasi dengan Kalimantan Timur. Lalu bangunan yang mereka bangun itu harus terintegrasi (dengan kaltim). Supaya nanti (IKN baru) sama-sama berkembang dengan Kalimantan Timur," pintanya.
Meski begitu, Hadi mengakui, bahwa seluruh nama yang dicalonkan oleh Presiden untuk menjadi kepala otorita merupakan orang-orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Namun saat ditanya jika bisa memilih antara empat nama tersebut, dirinya enggan memilih.
"Engga bisa saya menilai, artinya semua punya prestasi di bidangnya masing-masing. Abdullah Azwar Anas termasuk berprestasi di Banyuwangi, pak Bambang Brodjonegoro berprestasi di Bapenas, Tumiyana ini kan berprestasi di Swasta, kalau pak Ahok berprestasi juga. Jadi semua berprestasi," jabarnya.
Terpisah Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Irwan mengatakan, meski menghargai otoritas presiden untuk membentuk dan memilih Badan Otorita, namun ia meminta presiden arif dan bijaksana dalam memperhatikan aspirasi masyarakat Kaltim.
Menurutnya yang memahami karakteristik, wilayah, geografis, kemudian sosial budaya masyarakat tentunya adalah pemimpin yang ada di Kaltim. "Menurut saya poinnya itu, di luar pimpinan utama itu (harus) melibatkan putra-putri daerah kaltim," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, Kaltim pun sebenarnya memiliki tokoh-tokoh yang mampu diberi kepercayaan untuk memimpin proses pemindahan IKN ke Kaltim ini. Dirinya menyebut Gubernur Kaltim Isran Noor, dan beberapa wali kota yang ada di Kaltim. Meski begitu ia tidak menampik bahwa keempat nama yang telah dikemukakan presiden, merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu dirinya meminta jika tak masuk dalam level ketua, seharusnya warga Kaltim dapat ditempatkan di level wakil.
"Ya harapan saya, siapapun yang menjadi kepala Badan Otorita, betul-betul memperhatikan karakteristik wilayah Kaltim, jangan melupakan sejarah bahwa IKN ini asalnya dari Kaltim. Kemudian memperhatikan betul-betul sosial, budaya, dan SDM di Kaltim," harap Irwan.
Dirinya menambahkan jangan sampai dalam kepemimpinan ketua badan otorita yang baru, menimbulkan kesenjangan sosial baru, kesenjangan budaya baru, kemudian kesenjangan ekonomi semakin tinggi.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Politisi Partai Gerindra itu, mengatakan sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan tokoh Kaltim, karena pertimbangan lokasi pemindahan IKN ada di 2 Kabupaten di Kaltim.
"Ya sebagai warga Kaltim, tentu saya sangat menyayangkan hal itu. Karena seharusnya Kaltim ada pertimbangan wilayah," kata Andi Harun, di temui di sebuah seminar di Hotel Haris, Kota Samarinda, Kamis 4 Maret 2020 lalu.
Selain urusan letak wilayah, Presiden perlu memperhatikan masuknya tokoh Kaltim, dengan pertimbangan pendekatan sosial. Pembangunan dengan skala raksasa semacam pemindahan IKN, pasti akan memerlukan komunikasi yang baik secara sosial kultural.
Sebagai tuan rumah, tokoh Kaltim, kata Andi Harun akan lebih mudah berinteraksi dengan penduduk lokal yang ada di sekitar ibu kota negara dalam urusan tertentu.
"Yang pasti, keterlibatan tokoh Kaltim juga bisa mengamankan kepentingan daerah, yang tentunya memberi manfaat. Karena, ibu kota negara harus punya dampak positif bagi Kaltim," ujarnya.
Pembangunan ibu kota negara, lanjut Andi Harun, harus sejalan dengan wilayah penyangga. Supaya, tidak terjadi ketimpangan secara pembangunan. "Jangan sampai, Kaltim hanya menerima euforia saja," ucapnya.
Apalagi, pemindahan ibu kota negara akan membawa dampak perpindahan penduduk dalam jumlah besar.
"Bayangkan jutaan orang akan migrasi kesini. Infrastruktur pendukung di wilayah penyangga harus memadai. Kalau tidak, akan sangat sesak. Itu baru dari sisi pendudukan, belum lagi persoalan lain seperti ketersediaan pangan dan aspek sosial lainnya," pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
