Nasional

Jokowi Pidato Presiden 

Pidato Lengkap Kejengkelan Presiden Jokowi terkait Penanganan Pandemi



SELASAR.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato keras dan arahan tegas pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 18 Juni 2020 lalu. Video kegiatan tersebut, baru diupload di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) kemarin.

Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada jajaran kabinet yang masih bekerja biasa-biasa saja dalam suasana pandemi corona (Covid-19). Pada akhir pidato, Presiden bahkan menyebut kemungkinan membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle, jika kinerja masih buruk.

Berikut pidato lengkap Presiden Jokowi:

Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya semua yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong kita semua sama, ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) terakhir sehari dua hari yang lalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 persen, bisa sampai 7,6 persen minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali. Saya lihat masih banyak yang menganggap ini normal. Berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja, berbahaya!

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan, apa-apaan ini?! Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal standard dalam suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semua mestinya. Kalau perlu kebijakan Perpu (Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang), ya Perpu saya keluarkan.

Kalau perlu Perpres (Peraturan Presiden), ya saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya Peraturan Menteri, keluarkan, untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat, kalau ada hambatan keluarkan Peraturan Menteri-nya agar cepat, kalau perlu Perpres saya keluarkan Perpres-nya.

Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya. Saya berikan contoh. Bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. Tujuh puluh lima triliun, baru keluar 1,53 persen, coba! Uang beredar di masyarakat ke-rem di situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan.

Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka menunggu semua. Jangan sampai mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas kepada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedaan, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan! Ini extraordinary.

Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progress yang signifikan, nggak ada! Kalau mau minta Perpu lagi, saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semua. Jangan sampai ada hal-hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka, entah langkah politik, entah pemerintahan, akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk Negara. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta kepada bapak-ibu dan saudara-saudara sekalian, tolong mengerti, memahami, apa yang saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standard saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Editor: Awan

Berita Lainnya