Kutai Timur
Ketua Komisi B DPRD Kutim DPRD Kutim APBD Kutim BPKAD Kutim
Komisi B DPRD Minta Pemkab Kutim Lebih Transparan Soal Belanja APBD
SELASAR.CO, Sangatta – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan rapat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku mitra kerja. Rapat kali ini untuk membahas plafond anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2021 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kutim Faizal Rachman menyatakan, pihaknya sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh terkait pembahasan anggaran. Bukan hanya pada pos pendapatan saja. Melainkan juga ingin mengetahui secara detail pos pengeluaran APBD Kutim.
“Jangan sampai seperti 2020 lalu. Tahun 2020 itu kan kami tidak bahas anggaran. Pembahasan anggarannya hanya TAPD bersama pihak Banggar, dan komisi B tidak ikut Banggar. Karena pada saat itu, waktu kita sangat terbatas,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Maret lalu, dirinya juga beberapa kali meminta buku APBD 2020 kepada Pemkab Kutim. Sehingga, pihaknya bisa melakukan pengawasan pembangunan. “Mana buku APBD-nya, tapi buku APBD itu baru diserahkan di bulan Juli. Begitu saya buka, bulan Juli ternyata program yang dibelanjakan itu yang 2019 kami harap tidak muncul, ternyata 2020 muncul lagi, seperti di PTSP pengadaan solar cell,” bebernya.
Berita Terkait
Untuk itu, Faizal berharap dalam pembahasan program anggaran 2021, pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan program belanjanya. Lebih lanjut, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga berharap agar Pemkab Kutim memikirkan apa yang dilakukan Pemerintah Palangkaraya dalam hal transparansi anggaran.
“Kita sekarang tidak nyamanlah kalau tidak punya web. Disampaikan semua di situ, di-download di situ. Malah kalau di Jakarta lampiran ke tiga sudah bisa diakses masyarakat, bukan jadi rahasia lagi. Artinya lampiran ketiga itu sudah memuat terkait program dan kegiatannya. Sehingga, masyarakat lebih tahu, apa yang dibangun di Kutim dalam satu tahun itu. Nah, kita mau transparansi seperti ini,” jelasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
