Tekan Angka Kemiskinan Kutim, Ini Program Mahyunadi-Kinsu untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 02 Desember 2020

Calon Bupati Kutim, Mahyunadi, menyapa pedagang pasar. Saat ini, pasar menjadi salah satu penopang perekonomian Kutim.

SELASAR.CO, Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ibarat jatuh tertimpa tangga. Di saat infrastruktur belum terbangun secara merata dan angka kemiskinan meningkat, pandemi Covid-19 tiba-tiba muncul. Sektor ekonomi menjadi yang paling terdampak. Klaim sebagai kabupaten kaya tak sebanding dengan karya.

Pekerjaan rumah (PR) besar menanti Mahyunadi dan Lulu Kinsu jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kutim mendatang. Persoalan ekonomi harus segera dicarikan solusinya. Infrastruktur harus dibangun secara merata dan proporsional. Di samping itu, angka kemiskinan harus bisa ditekan.

Berdasarkan data yang dirilis Pemkab Kutim, angka kemiskinan Kutim naik. Dari 33.024 orang pada 2018, menjadi 35.310 orang pada tahun 2019. Jika dipersentasekan, angka kemiskinan di Kutim meningkat 0,26 persen. Dari 9,22 persen di 2018 menjadi 9,48 persen pada 2019.

Dalam rangka menjadikan Kutim semakin maju, mandiri, dan sejahtera, Mahyunadi-Kinsu sudah menyiapkan komitmen saat menjabat. Komitmen itu adalah menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, agribisnis, dan agroindustri.

Berita Terkait

Calon nomor urut satu itu telah menyiapkan enam program andalan. Di mana, program tersebut berfungsi untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi. Sehingga Kutim bisa menjadi kabupaten yang mandiri, dan masyarakatnya menjadi sejahtera.

Kemudahan Kredit Modal Usaha UMKM, dan Pengembangan Koperasi

UMKM terbukti menjadi penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya, membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kop-UKM), lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja. Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan domestik bruto (PDB) nasional.

“Di Kutim ini banyak pelaku UMKM. Namun mereka kurang diberdayakan. Sementara persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan modal, SDM (sumber daya manusia) yang kurang kompeten, hingga penggunaan teknologi. Di situlah peran pemerintah. Kita bisa beri kemudahan modal melalui bank-bank pemerintah. Kita juga bisa bina dan beri pelatihan tentang berbagai hal. Mulai dari ilmu marketing, mengolah produk, hingga pemanfaatan teknologi. Kita bisa,” tegas Mahyunadi.

Begitu juga dengan koperasi. Menurutnya, pembinaan koperasi penting untuk dilakukan. Karena koperasi memiliki peran dalam mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, serta bisa membangun tatanan perekonomian Kutim.

Bantuan Saprodi Pertanian, Perkebunan, Perikanan,dan Peternakan

Persoalan yang dihadapi Kutim saat ini adalah keberadaan sarana produksi (saprodi). Padahal Kutim punya potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tidak hanya memiliki lahan yang luas, namun juga memiliki wilayah laut yang membentang dari utara hingga selatan.

“Yang terjadi sekarang adalah, capaian produksi tanaman pangan, palawija dan hortikultura belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kutim. Hasil tangkapan ikan, baik perikanan laut dan air tawar, juga belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Demikian juga dengan penanganan pasca panen belum optimal. Ini yang harus dibenahi. Kita butuh perubahan,” jelas Mahyunadi.

Mahyunadi-Kinsu pun memastikan bahwa kebutuhan akan alat, pupuk, maupun sarana dan prasarana lainnya akan dipenuhi. “Ini demi mewujudkan kemandirian Kutim. Kalau perlu, semua kebutuhan pokok, dipasok dari petani dan nelayan Kutim,” tegas Mahyunadi.

Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan,dan Perikanan

Tidak hanya saprodi yang jadi hambatan untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kutim. Nilai dari penjualannya pun juga menjadi PR yang harus diselesaikan. Kesulitan petani akan pupuk dan bibit, serta cara penjualannya menyebabkan petani dan nelayan tidak sejahtera.

“Petani mau beli pupuk mahal, nelayan mau beli bibit mahal, lalu di mana peran pemerintah. Mau jual hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tidak sebanding dengan biaya produksi. Sehingga harga jualnya terkesan mahal. Ke depan tidak boleh seperti itu. Pemerintah bisa memberikan subsidi, bisa juga memfasilitasi penjualan, perusahaan di Kutim juga harus serius soal pembagian plasma. Ini yang akan kita lakukan,” beber Mahyunadi.

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Semua Industri (Pertambangan, Migas, CPO dan Turunannya)

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka tingkat pengangguran terbuka di Kutim pada tahun 2019 mencapai 10.410 orang atau sekitar 5,53 persen. BPS memprediksi, di tengah pandemi akan meningkat tajam. Ini menjadi PR yang harus diselesaikan.

“Itulah mengapa, Mahyunadi-Kinsu mewajibkan seluruh perusahaan patuh dengan pola 70-30. Minimal 70 persen tenaga kerja harus dari Kutim. Bukan berarti pemerintah asal menyodorkan. Mahyunadi-Kinsu memastikan bahwa seluruh angkatan kerja di Kutim akan dibekali dengan pelatihan kerja. Sehingga memiliki kualitas dan kompetensi untuk bersaing di dunia kerja,” tegas Mahyunadi.

Saat ini, angka kemiskinan meningkat. dari 33.024 orang pada 2018, menjadi 35.310 orang pada tahun 2019. Meningkat 0,26 persen. Dari 9,22 persen di 2018 menjadi 9,48 persen pada 2019. Jika pengangguran tidak segera diatasi, akan berdampak pada peningkatan kembali angka kemiskinan.

Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Kutim memiliki beragam destinasi pariwisata alam dan budaya yang eksotis. Namun, karena tidak dikelola dengan baik, banyak destinasi yang terbengkalai begitu saja. Mulai dari wisata alam, pantai, hingga budaya. Padahal jika dikembangkan dengan baik, tidak hanya menambah pendapatan daerah, namun juga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Potensi wisata lokal belum dikembangkan dengan baik. Kita memiliki banyak pantai yang cantik, ada wisata hutan, ada budaya. Itu semua belum dikembangkan. Jika dikelola dengan baik, Kutim bisa menjadi daerah dengan beragam destinasi wisata. Akan muncul lapangan pekerjaan baru. Kesejahteraan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun,” jelas H Kinsu.

Semua itu, lanjut pengusaha sukses itu, harus dikelola dengan baik. Sehingga Kutim menjadi daerah tujuan. Baik tujuan wisata, tujuan investasi, maupun tujuan edukasi.

Mengembangkan Program Desa Mandiri dan Sejahtera

Menurut H Kinsu, pengembangan Kutim hanya terfokus pada pemerintah daerah saja. Sehingga, pembangunan sebagian besar terpusat di ibu kota. Dengan demikian, daerah pelosok kurang atau tidak terjamah pembangunan.

“Mahyunadi-Kinsu akan mendorong tiap desa bisa mandiri. Potensi di desa itu harus kita kembangkan. Apakah potensi pertanian, perkebunan, wisata, atau potensi lainnya harus kita dorong. Jangan sampai justru ada desa maju, namun ada juga desa yang tidak sejahtera. Butuh perubahan di Kutim,” tegas H Kinsu.

Dengan dukungan dari koalisi partai politik (parpol) besar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN), semakin memudahkan Mahyunadi-Kinsu untuk membangun Kutim. Apalagi total dukungan mencapai 23 kursi.

Di samping itu, enam dari delapan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim berada dalam gerbong Mahyunadi-Kinsu. Ini semakin mempermudah lobi-lobi pasangan ini ke pusat untuk menuntaskan berbagai proyek strategis nasional yang ada di Kutim. Di tingkat provinsi, partai pengusung Mahyunadi-Kinsu adalah yang terbesar. Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor adalah ketua Partai Nasdem Kaltim, partai yang mengusung pasangan ini.

Belum lagi dukungan dari partai pendukung seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sekadar diketahui, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi adalah ketua Gelora Kaltim.

Membangun Kutim ke depan tidaklah mudah. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga kesejahteraan masyarakat harus diselesaikan. Jika salah memilih pemimpin pada 9 Desember mendatang, harapan untuk menikmati program-program tersebut di atas akan sirna.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas, pengalaman, dan paham dengan kondisi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam rangka membawa Kutim untuk perubahan sangat dibutuhkan.

Penulis: Gunawan
Editor: Awan