Kutai Kartanegara
Penyusunan KLHS dan RPJMD Konsultasi Publik Bappeda Kukar Diskominfo Kukar
Pemkab Kukar Gelar Konsultasi Publik Penyusunan KLHS dan RPJMD
SELASAR.CO, Kutai Kartanegara - Plt Assisten II Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono membuka konsultasi publik kedua penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar 2021-2026 secara virtual.
Agenda di Lantai II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Kamis (10/12/2020).
Wiyono membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, lima tahun terakhir berbagai kemajuan telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya kemajuan yang dicapai termasuk peningkatan dan perbaikan dalam pelayanan publik di Kukar dalam rangka good governance.
Berita Terkait
Edi Damansyah mengatakan, tantangan yang harus diatasi dalam melakukan pembangunan lima tahun mendatang ialah apakah pembangunan pemerintah daerah Kukar sudah berjalan dengan baik, apakah dalam dokumen perencanaan sudah melibatkan dan membahas isu lingkungan, serta bagaimana perencanaan bisa memperhatikan semua isu atau aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.
Selain itu, menurut Edi tantangan yang juga harus diatasi adalah penanganan pandemi Covid-19. Termasuk percepatan proses pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Terutama memperluas jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempersempit kesenjangan antar wilayah kecamatan dan desa, mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan dan mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang kesemuanya bermuara untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Adapun dari konsultasi publik tersebut disepakati lima poin antaranya berdasarkan 40 isu strategis di konsultasi publik satu dan hasil kajian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan proyeksinya dapat diusulkan lima isu strategis yaitu layanan dasar (kemiskinan, pendidikan dan jaminan sosial), lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan covid-19, pengembangan ekonomi berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan serta pemantapan tata kelola pemerintahan.
Untuk 27 indikator yang belum tercapai menjadi prioritas dan yang sudah tercapai tetap dikawal dan dipertahankan.
Sinkronisasi data OPD tentang capaian indikator TPB yang telah terkumpul agar tidak ada komplain tentang data yang diekspos. Konsultasi publik ketiga cukup dibahas dalam rapat internal Tim Pokja. Ditetapkan priode KLHS RPJMD tahun 2021-2026.
Untuk diketahui, turut mendampingi Plt Assisten II Pemkab Kukar pada kegiatan tersebut Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar Alfian Noor, tim tenaga ahli pendamping penyusunan RPJMD Kukar beserta jajaran, serta peserta virtual terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, akademisi serta perwakilan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan, perwakilan perusahan yang beroperasi di Kukar.
Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan
