Politik
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY Irwan Kudeta Demokrat KLB Demokrat
Jika KLB Ilegal Disahkan, Jokowi akan Dikenang sebagai Presiden yang Merontokkan Demokrasi
SELASAR.CO, Jakarta – Isu Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal terhadap Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan, menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi. Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.
“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan, “ujar Dr Irwan Fecho, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.
“Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan parpol ini,” tandasnya.
Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” kata Irwan.
Berita Terkait
- Demokrat Kaltim Sudah Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
- Jokowi Resmikan Terminal Samarinda Seberang, Irwan: Hasil Perjuangan Bersama Mitra Komisi V
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Live Streaming STV
“Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission),” katanya.
Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” tanya Irwan. “Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?” tambahnya.
Sementara itu, Adi Prayitno, dosen ilmu politik dari UIN Ciputat, Jakarta, mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat dalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.
“ Tidak puas ke ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu nggak sehat. Kalau tak puas tak harus KLB, ke luar aja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih lelaki ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah,” kata Adi.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
