Kutai Timur
DPRD Kutim David Rante Kondisi Ekonomi di Tengah Pandemi Kondisi Ekonomi saat Pandemi
DPRD Minta Pemerintah Serius Perhatikan Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi
SELASAR.CO, Sangatta - Tahun 2020 hingga 2021 ini bisa dikatakan tahun-tahun terberat bagi dunia. Gegara pandemi virus Corona (Covid-19) perekonomian di seluruh negara melemah. Tak kecuali Indonesia. Termasuk pula Kabupaten Kutai Timur.
Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak meluas, dengan melakukan beberapa pembatasan aktivitas. Hal itu membuat roda perekonomian melemah dan mengalami penurunan di sejumlah wilayah.
Kondisi ini pun diakui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) David Rante. Menurutnya, saat ini kemampuan ekonomi sebagian masyarakat Kutim bisa dikatakan mengalami penurunan, akibat belum jelasnya kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
“Di masa pandemi Covid-19 ini, yang menjadi keluhan adalah kemampuan ekonomi masyarakat kita, bisa dikatakan sangat menurun drastis,” ucapnya kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Untuk itu, menurut David, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah setempat, agar perekonomi bisa kembali normal. “Kalau di kalangan karyawan perusahaan, pandemi ini tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Cuma kalau di kalangan masyarakat seperti pedagang dan buruh bangunan serta yang lain, hal itu akan sangat berpengaruh,” jelasnya.
Diakuinya, jika pandemi ini masih terus berlanjut, maka diprediksi 1 sampai 2 tahun ke depan dampak Covid-19 masih akan terasa. Untuk itu, pemerintah dipandang perlu bisa segera mencarikan solusi yang tepat untuk pemulihan ekonomi agar kembali bergairah.
“Apakah harus mengikuti cara yang dilakukan pemerintah pusat, atau ada skema lain. Terutama menggairahkan kembali UMKM yang ada. Jika perlu diberikan suntikan dana. Kalau APBD kita juga memungkinkan dan bisa memberikan bantuan ya harus diberikan,” tuturnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
