Kutai Timur
Bapemperda DPRD Kutim PAD Kutim DPRD Kutim
DPRD Dorong Pemkab Kutim Buat Kebijakan yang Mampu Tingkatkan PAD
SELASAR.CO, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) terus mendorong pemerintah agar bisa membuat kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga merealisasikan berbagai proyek strategis lima tahun ke depan agar kinerja pemerintah bisa terlihat. Demikian dikatakan Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, beberapa waktu lalu.
"Jadi kita mendorong pemerintah bagaimana meningkatkan PAD. Dengan membuat kebijakan strategis, yang mampu meningkatkan produk domestik bruto (PRDB) serta bisa merealisasikan beberapa pembangunan fisik yang memang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, pembangunan jalan kecamatan, jalan desa tani dan berbagai kebutuhan lainnya,” katanya.
Termasuk program anggaran Rp 50 juta per RT itu, agar dimaksimalkan sesuai dengan visi-misi bupati dan wakilnya, lima puluh persen untuk infrastruktur termasuk pembangunan pertanian.
“Jadi kita berharap ada pilot project yang bisa direalisasikan dalam lima tahun ke depan, yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk agar pembangunan Pelabuhan Kenyamukan bisa jalan, pengolahan sampah, KIPI Maloy, masalah lingkungan hidup, harus maksimal. Sebab pembangunan juga harus memperhatikan masalah lingkungan hidup,” jelasnya.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Soal infrastruktur yang ingin dikejar, kata Agus, yang perlu diutamakan misalnya masalah infrastruktur listrik, karena masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Demikian pula air bersih, jalan ke kecamatan, jalan desa, perlu jadi perhatian. Apalagi, dengan alokasi anggaran lima puluh persen APBD untuk infrastruktur, maka diharapkan itu bisa tesealisasi.
“Jadi kita harapkan pemerintah itu optimis, dan rasional dalam membangun. Agar lima tahun ke depan, jelas perubahan itu ada dan manfaatnya bagi masyarakat itu bisa dirasakan,” katanya.
Khusus di tengah pandemi saat ini, DPRD berharap pemerintah mendorong atau membantu Usaha Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa kembali bangkit, agar ekonomi masyarakat kembali tumbuh.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
