Vaksinasi Guru Sudah 80 Persen, Kukar Masih Menimbang Pembelajaran Tatap Muka

Rabu, 09 Juni 2021

SELASAR.CO, Tenggarong - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Rencananya, pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru, yakni pada Juli mendatang.

Namun, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) belum bisa memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Karena wabah Covid-19 ini adalah wabah nasional, sehingga pemerintah daerah harus mengevaluasi dahulu untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

"Kalau ukuran kesiapan itu kan mencakup beberapa hal, kesiapan dari pengertian aturan, kesiapan infrastruktur, kesiapan para pihak yang terlibat. Kita di Kukar ini prinsipnya untuk aturan kita masih menunggu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atas kebijakan itu," ujar Sekkab Kukar, Sunggono.

Pemkab Kukar pun menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi tekait pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bila ditetapkan secara resmi, pemerintah daerah pun berharap agar bisa diberi tahu lebih awal. Sehingga kebijakan terkait pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa disosialisasikan kepada sekolah, maupun kepada orang tua siswa.

Berita Terkait

"Intinya kita siap kalau dari evaluasi zonasi warga yang terkonfirmasi di Kukar sekarang relatif lebih baik, jumlah yang terkonfirmasi juga lebih sedikit. Kemudian wilayah yang menjadi zona merah dan kuning itu sudah sangat berkurang, vaksinasi untuk guru juga sudah 80 persen di Kukar. Hanya saja, masih menunggu arahan secara resmi dari pemerintah pusat dan provinsi," jelas Sunggono.

Di Kukar, pembelajaran secara daring sudah setahun lebih dilakukan, tentu saja hal itu bisa berdampak kepada siswa-siwi. Menanggapi hal tersebut, Sunggono, mengatakan, wabah Covid-19 ini adalah sesuatu yang tidak normal dan tidak bisa diukur secara ideal dibandingkan dengan keadaan normal seperti biasanya. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga sudah sepakat, bahwa lebih mengutamakan keselamatan.

"Artinya, bahwa dari prioritas kebijakan itu ada kekurangan, ada kelemahan, atau mungkin tidak ada kenyamanan dari pihak lain, itu sudah menjadi konsekuensi," ujarnya.

Pemkab Kukar juga sudah mengupayakan bagaimana bisa memfasilitasi para siswa untuk pembelajaran secara daring dan pemerintah pusat juga sudah membantu memberikan akses kepada siswa sekolah. Tinggal guru-guru di sekolah lebih harus berkreasi lagi.

"Dalam pengertian, kalau ada indikasi, misalnya PR murid dikerjakan oleh orang tua atau kakaknya," terangnya.

Menurut Sunggono, seharusnya pembelajaran secara daring bisa menjadi media anak dan orang tua untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dibanding hari biasa. Dan orang tua juga bisa melihat bagaimana anak secara langsung diajari oleh guru melalui telepon pintar, orang tua pun juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi anaknya dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring.

"Maksud saya sisi baiknya juga ada, dengan asumsi orang tua memang mengambil peran. Jadi bila ada PR anak-anak bisa terkonfirmasi langsung ke orang tua dan anak bisa dipantau, bahwa ada PR yang diberikan oleh guru," kata Sunggono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Slamet Hadiraharjo, mengatakan, sudah 11 ribu guru di Kukar medapat vaksinasi Covid-19, atau 80 persen dari seluruh guru yang ada di Kukar. Meskipun demikian, ia pun tidak berani memastikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada bulan Juli mendatang.

"Yang pasti kita melakukan evaluasi dulu," ujarnya.

Meskipun sejauh ini sudah ada sekolah yang mengajukan untuk pembelajaran tatap muka. Dari 125 SMP yang tersebar di Kukar, sudah ada 25 SMP yang mengajukan untuk pelaksanaan tatap muka secara terbatas. Sedangkan dari 441 SD di Kukar, belum satu pun yang mengajukan. Namun, khusus SMA dan SMK, merupakan kewenangan dari Disdikbud Kaltim. Walau pun sudah ada sekolah yang mengajukan untuk pembelajaran secara tatap muka, pihaknya belum bisa memutuskan untuk memberikan izin. Karena harus mengevaluasi kondisi dari sekolah itu sendiri, dalam hal kesiapan persyaratan protokol kesehatannya.

"Artinya sarana-prasarananya sudah disiapkan sesuai prosedur. Kemudian nanti setelah kita evaluasi, kita koordinasi dengan satgas Covid-19 Kukar, jadi tidak serta merta kita menyetujui. Gubernur saja belum menyetujui pembelajaran secara tatap muka," jelas Slamet.

Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Martina Yulianti, mengatakan, saat ini pemerintah pusat memang telah memberikan arahan-arahan terkait pembelajaran tatap muka secara terbatas, yang rencananya dimulai pada bulan Juli mendatang. Namun, di Kukar kebijakan tersebut masih dalam pertimbangan dan persiapan.

"Pertimbangannya adalah trend kasus secara nasional, jadi saat ini semua kemungkinan bisa terjadi karena kondisi pandemi Covid-19 tak bisa diprediksi," ujar Martina.

Ia pun menyebutkan, bahwa saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar sudah melakukan koordinasi dengan satgas penanganan Covid-19 Kukar terkait pembelajaran tatap muka. Martina diketahui menjadi sekretaris di satgas penanganan Covid-19 Kukar. Ia pun memperoleh keterangan bahwa angka pasien Covid-19 di Kukar saat ini mengalami penurunan. Namun terkait tentang pembelajaran tatap muka yang telah disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, dirinya pun tak berkomentar banyak.

"Intinya menunggu arahan dari pemerintah pusat dan kondisi pandemi di Kukar," tutup Martina.

Diketahui, saat ini kasus terkonfirmasi positif di Kukar sebanyak 12.489 jiwa, untuk kasus sembuh 12.190 jiwa, yang masih dalam perawatan ada 67 jiwa, dan yang meninggal dunia sebanyak 232 jiwa.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan