Andi Harun Sebut Pemkot Berhadapan dengan Mafia dalam Penertiban Aset

Kamis, 22 Juli 2021

SELASAR.CO, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut bahwa Pemkot Samarinda berhadapan dengan mafia hingga elit dalam upaya penertiban aset pemerintah. Hal itu disampaikan saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi virtual yang disiarkan secara live streaming di akun media sosial Pemkot Samarinda, pada hari ini, Kamis (22/7/2021).

“Dalam penertiban aset kami berhadapan dengan satu kelompok mafia yang selama ini bermain di wilayah itu, kemudian ada kelompok elit,” ujar Andi Harun.

Dirinya menjelaskan bahwa tidak mudah bagi kepala daerah untuk melakukan upaya penertiban aset, namun kemudian berhadapan dengan partai politik.

“Tapi kami Bismillah dan bersyukur hari ini datang pimpinan partai politik menemui saya. Saya katakan opsinya hanya satu, yaitu beli. Kalau beli selaku kepala daerah sata setuju. Tapi membelinya harus ikuti aturan, harus dinilai dulu oleh KPKNL. Tapi kalau menggunakan sistem sewa pinjam pakai, posisi pemerintah walaupun saya adalah pimpinan salah satu partai politik, tapi saya harus berdiri lurus di kursi wali kota,” jabarnya.

Berita Terkait

Pemerintah, ia sebut, harus berlaku adil kepada semua partai politik. Ia menyebut tidak ingin membuat preseden yang bisa mewariskan model yang bisa disalahgunakan, setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai wali kota.

“Ada puluhan partai politik yang kalau semua minta sewa pakai, apalagi dalam UU, pendaftaran partai peserta pemilu harus menunjukkan sewa yang tidak berasal dari pemerintah atau punya milik sendiri. Jadi kami tidak ingin terjadi konflik antara pelaksanaan tugas menurut hukum dan pemerintahan, dengan unsur-unsur politik di dalamnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab dengan inisial AH ini, tidak menyebut pasti partai politik mana yang ia maksud. Namun diduga partai yang dimaksud adalah partai Golkar. Sebagai informasi sebelumnya AH telah mendatangi kantor DPD Golkar Kaltim pada 30 Juni 2021 lalu. Kedatangannya bertujuan untuk mengimbau kepada DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim untuk segera menyerahkan aset tanah yang saat ini menjadi Kantor Sekretariat Partai Golkar di Jalan Mulawarman.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan