Kutai Kartanegara
Pemkab Kukar Sekkab Kukar Reformasi birokrasi Kemenkopolhukam Daerah Reformasi Birokrasi Diskominfo Kukar
Pemkab Kukar Termasuk Salah Satu Daerah yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Baik
SELASAR.CO, Tenggarong – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono hadiri Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada Rabu (1/12/2021).
Seminar dengan tema Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan implementasi reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.
Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Moh Mahfud MD, turut dihadiri di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sunggono mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut sangat luar biasa, khususnya berkaitan dengan pemaparan dari para narasumber terhadap reformasi birokrasi.
Berita Terkait
"Kegiatan hari ini sungguh luar biasa karena selain dihadiri Menkopolhukam, juga dihadiri oleh beberapa narasumber dan praktisi tingkat nasional yang telah menerapkan sistem reformasi birokrasi dengan sangat baik," ucap Sunggono.
Sunggono mengatakan Pemkab Kukar termasuk salah satu daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, hal tersebut menurutnya berdasarkan data evaluasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah kita termasuk kabupaten/kota yang memiliki nilai yang tinggi terkait sistem reformasi birokrasi, semoga capaian tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk berbuat lebih baik lagi kedepan," ungkapnya.
Pada seminar tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama terkait implementasi reformasi birokrasi. Adapun butir-butir komitmen bersama tersebut yakni mendorong percepatan reformasi birokrasi di semua unit atau perangkat daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima. Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan yang terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan (roadmap). Reformasi birokrasi yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD). Menyediakan sumberdaya, baik berupa sumberdaya anggaran, manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua unit atau perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit, dan atau perangkat daerah. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang.
Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan
