Utama

OTT KPK OTT KPK di PPU KPK di PPU OTT KPK di Penajam Paser Utara KPK di Penajam  Abdul Gafur Mas'ud Bupati PPU Bupati Penajam AGM 

Bupati PPU Terjaring OTT KPK, Berikut Sejumlah Kontroversi AGM



Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.

SELASAR.CO, PPU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tengkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM), pada Rabu (12/01/2022) sore.

OTT yang dilakukan KPK kali ini diduga terkait jual beli jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.

Bupati AGM dikenal sebagai pemimpin daerah yang cukup kontroversial. Beberapa kontroversi AGM di antaranya menolak menangani Covid-19 di PPU.

AGM beralasan bahwa kegiatan penanganan Covid-19 yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Karena, pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

"Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," jelas AGM kepada media pada Juni 2021 lalu.

Selain itu Bupati AGM juga sebelumnya membangun rumah jabatan dengan nilai yang fantastis, yang menghabiskan biaya Rp 34 miliar. Pembangunan ini dilakukan di masa pandemi Covid-19, sehingga sejumlah pihak menilai bahwa AGM minim empati.

Rumah jabatan di Kecamatan Penajam ini berdiri di atas lahan kurang lebih 2 hektare. 

AGM mengaku pembangunan rumah jabatan ini dilakukan karena sejak Kabupaten PPU dimekarkan tahun 2002 lalu, kepala daerah tidak memiliki rumah dinas. Sehingga rumah pribadinya yang dikontrak pemerintah.

"Saya tidak mau pada masa saya menjabat, rumah saya yang dikontrak pemerintah," kata AGM.

Kemudian AGM juga sempat melakukan kontroversi di media sosial yang menuai pro dan kontra masyarakat. Salah satunya yakni saat dia menulis surat terbuka bagi PNS dan honorer, melalui postingan cerita Instagram.

Ia menuliskan bahwa teruntuk PNS dan honorer yang suka mengeluh dengan mempostingnya melalui sosial media terkait masalah insentif.

Ia pun menyarankan bagi yang mengeluh untuk mencari pekerjaan lain.

Menurutnya bahwa pemerintah daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terlebih dahulu, ketimbang memikirkan urusan pribadi.

"Bagi para PNS dan Honor yang suka posting mengeluh masalah insentif atau honor yang suka mengeluh, saya mohon maaf, maaf mungkin kalian cari pekerjaan lain saja. Karena kita ini harus mengutamakan masyarakat kepentingan pribadi. Surat terbuka Bupati AGM untuk para pegawai pemerintah daerah PPU," tulis Bupati AGM dalam postingan cerita Instagram akun pribadinya, pada 26 Oktober 2021 lalu.

Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan

Berita Lainnya