Nasional
irwan-fecho Irwan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahy Pemilu Proporsional Tertutup Pemilu Tertutup Proposional Pemilu 2024 Partai Politik Pemilu Tertutup
Demokrat Kaltim Tolak Pemilu Tertutup, Rakyat Menjadi Tidak Berdaulat
SELASAR.CO, Jakarta - MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maka untuk isu sistem pemilu apakah sebaiknya proporsional terbuka atau proporsional tertutup, menurut pendapat saya harusnya ditolak. Pasalnya sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup tidak diatur dalam UUD 1945, ungkap Refly Harun.
Hal itu merupakan open legal policy (politik hukum terbuka) yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang.
"Jadi biarkan pembentuk undang-undang yang menentukannya. Bagi saya yang selama ini bergerak di bidang hukum tata negara, UUD kita tidak mengatur sistem pemilu,” ucap Refly.
Menurut Refly Harun, penentuan sistem pemilu tidak diserahkan ke MK, baik itu proporsional terbuka dan tertutup tidak ada isu konstitusionalnya.
Berita Terkait
“Jadi biarkan pembentuk undang-undang sendiri yang menentukannya. Bagi saya sebagai seorang yang selama ini bergerak di bidang hukum tata negara, meyakini, konstitusi kita tidak mengatur tentang sistem pemilu. Apakah mau proporsional terbuka atau proporsional tertutup semata-mata diserahkan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR, presiden, serta masukan dari DPD bila mana perlu dan tentu saja partisipasi dari masyarakat,” jelas Refly.
Sementara itu Ketua DPD PD Kaltim Irwan Fecho juga menyampaikan penolakannya terhadap rencana sistem pemilu proporsional tertutup.
Demokrat Kaltim sesuai sikap Ketum AHY dengan tegas menolak rencana proporsional tertutup telah mendatangi dan mendengarkan rakyat. Harapan dan suara mereka clear dan clean. Mereka tidak ingin hak demokrasinya dihilangkan. Mereka menolak sistem pemilu proporsional tertutup, ucap Irwan.
Apabila kita kembali ke sistem proporsional tertutup, maka hubungan Caleg dan pemilih (masyarakat) secara langsung akan terputus, dan kami tegas menolak itu karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang _(check and balances), ungkap Irwan Fecho,
Kami Demokrat di daerah sangat tegas dan keras menolak jika proporsional tertutup. Rakyat menjadi tidak berdaulat. Membangun kedekatan dengan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat adalah misi Partai Demokrat sesuai perintah mas Agus Harimurtu Yudhoyono (AHY). Karena kami berdiri di atas kepentingan rakyat, tegas Irwan.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
