bantuan parpol Partai Politik kesbangpol samarinda 

Bantuan Parpol Samarinda Naik Jadi Rp7.500 Per Suara, Kesbangpol Tegaskan Tak Terdampak Efisiensi

1 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda — Di tengah isu efisiensI anggaran yang ramai dibicarakan secara nasional, Pemerintah Kota Samarinda justru menaikkan nilai bantuan keuangan untuk partai politik. Tahun ini, bantuan parpol ditetapkan sebesar Rp7.500 per suara sah, naik dari sebelumnya sekitar Rp5.500.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Miftahurrizqa, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan pemangkasan atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Rencana kenaikan ini dibahas sejak awal tahun 2025, saat isu efisiensi anggaran belum muncul. Jadi tidak terpengaruh oleh kebijakan itu,” kata Miftahurrizqa, pada Jumat (16/1/2026).

Dengan nilai Rp7.500 per suara sah, total bantuan yang akan disalurkan kepada 10 partai politik di Samarinda mencapai sekitar Rp3,1 miliar, hasil akumulasi seluruh suara sah pemilu terakhir.

Menurut Miftahurrizqa, kenaikan bantuan tersebut didasarkan pada masa berlaku nilai lama yang dinilai sudah tidak relevan. Nilai Rp5.500 per suara disebut telah digunakan lebih dari satu dekade tanpa penyesuaian berarti.

“Sudah lebih dari 10 tahun nilainya tidak berubah. Sementara kebutuhan di lapangan, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, terus berkembang,” ujarnya.

Ia menyebut, bantuan keuangan parpol diarahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kader dan simpatisan partai. Meski begitu, pemerintah kota tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

“Usulan dari partai politik sebenarnya lebih besar, tapi kami menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Angka Rp7.500 ini dinilai paling rasional,” katanya.

Kesbangpol Samarinda, lanjut Miftahurrizqa, rutin melakukan komunikasi dengan partai politik melalui forum silaturahmi tahunan. Dalam forum tersebut, rencana kenaikan bantuan hingga kolaborasi pendidikan politik menjadi agenda pembahasan bersama.

Terkait penyaluran dana, Kesbangpol memastikan prosesnya tetap melalui mekanisme pengawasan berlapis. Seluruh partai politik diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan tahun sebelumnya.

“Saat ini semua laporan sudah masuk. Kami lakukan pemeriksaan awal melalui Inspektorat, setelah itu dilanjutkan ke BPK,” jelasnya.

Jika tidak ada catatan signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan, lanjutnya, penyaluran bantuan parpol diperkirakan bisa dimulai Februari hingga Maret, lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Setiap tahun ada perbaikan dalam laporan parpol. Itu yang membuat proses penyaluran bisa semakin maju dan cepat,” pungkasnya.

Penulis: Hasyim Ilyas
Editor: Yoghy Irfan