Kutai Timur
Dari SKA, Kutim Bisa Dikenal Sebagai Daerah Produsen
SELASAR.CO, Sangatta - Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa meskipun sudah banyak barang asal Kutim yang diekspor ke luar negeri, namun data yang ada masih bersifat informasi umum. Namun, dengan diterbitkannya Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Kutim kini memiliki data yang akurat tentang jumlah produk dan nilai ekspor yang berasal dari daerah ini. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam wawancara dengan wartawan beberapa hari yang lalu.
Penetapan Kutim untuk mengeluarkan SKA barang memungkinkan daerah ini memiliki data yang lebih terperinci mengenai jumlah barang dan produk yang diekspor. Harapannya, keberadaan SKA ini akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dengan Kutim yang dikenal sebagai daerah produsen, operasional dalam hal ekspor dapat lebih terkendali.
"Namun, ini bisa jadi benar atau salah, karena saya tidak terlibat secara mendalam," kata Ardiansyah Sulaiman.
Meskipun demikian, melalui SKA ini Kutim memiliki identitas sebagai tempat produksi barang. Selain itu, data barang yang diekspor dapat dipastikan. Dengan data produk yang keluar yang sudah ada, diharapkan ini dapat menjadi patokan terkait perhitungan pajak.
Berita Terkait
"Dengan adanya surat keterangan asal barang ini, kita dapat menggunakan data ini sebagai pembanding untuk penerimaan pajak. Karena selama ini kita hanya menerima informasi tanpa data yang jelas. Sekarang, dengan adanya data, hasilnya dapat dibandingkan," ungkapnya.
Namun, Ardiansyah mengakui bahwa proses pembuatan SKA ini masih cukup rumit. Oleh karena itu, pendampingan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diperlukan. "Bahkan, pelatihan bagi pelaku di lapangan juga perlu dilakukan," jelas Ardiansyah.
Dengan adanya SKA barang, Kutim diharapkan dapat lebih dikenal sebagai daerah produsen yang memiliki data yang akurat mengenai produk-produknya dan nilai ekspor yang dihasilkan. Diharapkan pula bahwa penerbitan SKA ini akan membantu dalam upaya pengendalian dan perhitungan pajak sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi perekonomian daerah.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
