Kutai Timur
Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2024
SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Nota penjelasan kepala Daerah mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair dalam rapat paripurna DPRD Kutim, pada Jumat 10 November 2023, Dalam tanggapannya, Zubair menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kutim, terhadap RAPBD 2024.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders, khususnya DPRD Kutim untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hingga selesai.
Zubair kemudian menjabarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum masing-masing fraksi.
Berita Terkait
Fraksi Nasdem: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan di daerah-daerah tertinggal dan terpencil, agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata.
Fraksi PPP: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pemerataan alokasi anggaran antar SKPD. Alokasi anggaran akan dikaji ulang untuk memastikan keseimbangan dan keadilan.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk perbaikan sumberdaya manusia. Pembaikan SDM akan dilakukan melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan, serta optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
Fraksi Demokrat: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk orientasi anggaran pada hasil atau output. Paradigma penyerapan anggaran akan diubah dari berbasis belanja menjadi berbasis kinerja dan output.
Fraksi Golongan Karya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan akan diprioritaskan untuk memperlancar distribusi ekonomi daerah dan memaksimalkan pendapatan daerah. Pemerintah juga berkomitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah, dan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.
Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah sepakat dengan usulan untuk lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, termasuk infrastruktur. Pemerintah akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih.
Zubair menutup tanggapannya dengan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum yang konstruktif. Ia berharap agar pandangan umum tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam penyusunan APBD 2024.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
