Pembayaran Proyek di Kukar Nunggak Hingga Rp368 Miliar

Senin, 15 Januari 2024

SELASAR.CO, Tenggarong - Berdasarkan surat edaran (SE), sebanyak 395 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum cair dan 398 Surat Perintah Membayar (SPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2023 belum sempat diproses. Hal itu menyebabkan pembayaran kontrak pada rekanan atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek di Kukar menunggak.

SP2D yang belum sempat dicairkan itu senilai Rp51.318.36.595. Sedangkan untuk SPM yang belum sempat dproses menjadi SP2D LS senilai Rp316.582.239.111. Sehingga, total tunggakan pemerintah kepada rekanan atau pihak ketiga di tahun 2023 mencapai Rp368 miliar.

Pembayaran tunggakan itu pun akan segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan ditargetkan rampung pada akhir Febuari 2024 mendatang.

Sekkab Kukar, Sunggono, menjelaskan, bahwa saat ini pembayaran tunggakan itu sudah berproses. Saat ini, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tengah menyampaikan kepada Inspektorat perihal judul-judul kegiatan yang belum sempat terbayarkan pada tahun 2023 lalu. Setelahnya, Inspektorat akan melakukan peninjauan kembali terhadap SPM dan SP2D tersebut. Lalu, akan ada pengakuan utang dari OPD untuk dilakukan pembayaran.
"InsyaAllah, target kami minggu ketiga Febuari sudah selesai semua," ujar Sunggono.

Berita Terkait

Ratusan SP2D yang belum sempat cair itu tidak semuanya berkaitan dengan kegiatan fisik, tetapi ada juga yang berkenaan dengan pengawasan dan perencanaan.

Terdapat beberapa kendala menjadi penyababnya pembayaran teraebut. Pertama, kontraktor atau pihak ketiga dinilai lambat menyelesaikan kegiatan yang sudah ditetapkan waktu masa kerjanya. Selain itu, faktor cuaca dan kebutuhan material yang langka juga menjadi masalah teknis di lapangan. Apalagi, beberapa kegiatan yang bersifat fisik banyak menggunakan material dari luar daerah. Salah satu contohnya, batu yang harus diambil dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung juga dinilai menjadi salah satu indikator sulitnya material didapatkan. Terlebih lagi, pembangunan IKN dalam skala besar. Sehingga, berpengaruh terhadap ketersediaan material.
"Tetapi sekian ratus SP2D yang belum terbayar semuanya kegiatan fisik itu, sebagian besar ada berkenaan dengan pengawasan hingga perencanaan. Jadi tidak semuanya pekerjaan fisik," pungkasnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan