Kutai Timur
Fraksi Demokrat APBD 2023 APBD Kutim DPRD Kutim
Fraksi Demokrat Kutim Soroti Pertanggungjawaban APBD 2023, Desak Perhatian Lebih pada Kebutuhan Masyarakat
SELASAR.CO, Sangatta - Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kutim.
Meskipun mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target, Fraksi Demokrat tetap melihat ruang untuk peningkatan dan mendesak pemkab untuk memberikan perhatian lebih pada kebutuhan masyarakat.
"Kami masih melihat ruang untuk peningkatan mengingat banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi," ujar Muhammad Amin, saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat, dihadapan anggota DPRD Kutim, serta tamu undangan lainnya, kamis (13/6/2024)
Salah satu poin sorotan Fraksi Demokrat adalah sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Mereka mempertanyakan apakah peningkatan ini didominasi oleh BUMD/Perusda Kutim atau berasal dari faktor lain. Hal ini penting untuk diketahui agar PAD dapat ditingkatkan secara signifikan dan tidak bergantung pada sektor tertentu.
Berita Terkait
"Fraksi Demokrat mendorong Pemkab Kutim untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa, terutama dengan semakin dekatnya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur," tambah Muhammad Amin.
Fraksi Demokrat juga berharap program-program pemkab ke depan lebih memperhatikan, fokus, efisien, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan dan akses internet di pelosok desa.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
