Demo Kantor DPRD Kaltim, Ini 5 Tuntutan Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak

Senin, 26 Agustus 2024

Aksi demo di depan Kantor DPRD Kaltim pada Senin (26/8/2024). Foto: yoghy/selasar.co

SELASAR.CO, Samarinda - Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (MAKARA), yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, dan aktivis, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, pada hari ini, Senin (26/8/2024). Aksi ini bertujuan untuk mendesak DPRD agar segera mengambil tindakan nyata dalam menanggapi sejumlah tuntutan penting yang disampaikan oleh massa aksi.

Muhammad Aspari Abidin, Humas MAKARA, menyampaikan bahwa tuntutan ini merupakan refleksi dari kegelisahan masyarakat terhadap situasi politik, sosial, dan lingkungan yang tengah terjadi di Indonesia. Berikut adalah tuntutan utama yang disampaikan oleh MAKARA:

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset: MAKARA meminta DPRD untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini dianggap penting sebagai alat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Tanpa regulasi yang kuat, pelaku kejahatan berpotensi mempertahankan aset hasil kejahatan mereka.

2. Pengesahan RUU Masyarakat Adat: DPRD didesak untuk memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sangat dinantikan oleh masyarakat adat. RUU ini penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah mereka kelola selama berabad-abad.

3. Penolakan Hak Guna Usaha (HGU) 26 Ribu Hektare Tambang oleh PBNU di PT Kaltim Prima Coal (KPC): MAKARA menolak pemberian HGU sebesar 26 ribu hektare tambang oleh PBNU di wilayah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran atas dampak lingkungan yang merugikan serta ketidakadilan bagi masyarakat lokal.

4. Menuntut Pertanggungjawaban Jokowi dan DPR: MAKARA mendesak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo dan DPR RI atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. DPRD harus berdiri di sisi rakyat dan menuntut transparansi serta keadilan dari para pemimpin negara.

5. Mengecam Tindakan Represif oleh Aparat terhadap Massa Aksi Demonstrasi: MAKARA mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi demonstrasi. DPRD harus mengambil sikap tegas untuk mengutuk tindakan kekerasan ini dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi.

Dalam seruannya, Muhammad Aspari Abidin menegaskan bahwa MAKARA menuntut agar DPRD segera merespons dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan ini. “Kami menuntut DPRD untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang telah disuarakan dalam aksi ini. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa DPRD berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak akan terus memantau perkembangan terkait tuntutan ini dan tidak akan berhenti hingga ada tindakan nyata dari pihak DPRD. Mereka siap untuk terus melakukan aksi dan advokasi demi tercapainya keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.