Usai Didemo Pegawai Sendiri, Menteri Diktisaintek Satryo Kena Reshuffle

Rabu, 19 Februari 2025

SELASAR.CO, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih.

Reshuffle ini merupakan yang perdana dilakukan Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Pengangkatan Brian berdasarkan Keppres Nomor 26B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

"Mengangkat profesor Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029," demikian diumumkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).

Berita Terkait

Brian dan sejumlah pejabat lain kemudian diambil sumpahnya secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" kata Prabowo.

"Bersedia," jawab para menteri dan pejabat dilantik.

Para pejabat lain yang dilantik berbarengan antara lain Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry B, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo, Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persada, ⁠Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari.

Kemudian, para menteri dan pejabat mengikuti sumpah janji jabatan yang diucapkan Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah janji para menteri dan pejabat.

Satryo adalah menteri pertama di Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle. Sebelum reshuffle pada hari ini, Satryo menjadi sorotan publik karena sejumlah kontroversi.

Setidaknya ada 2 kontroversi yang ditimbulkan oleh Mendikti Satryo selama menjabat. Mulai didemo pegawai kementeriannya sendiri, hingga menyampaikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan kena potongan imbas efisiensi anggaran.

DIDEMO PEGAWAI SENDIRI

Demo pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sempat meramaikan publik pada pertengahan Januari 2025 lalu. Sebanyak 235 ASN Kemdiktisaintek menggelar aksi di depan kantor kementerian mereka pada Senin (20/1).

Aksi demo dipicu pemberhentian mendadak seorang pegawai yang dilakukan secara verbal. Dikutip dari Antara, peserta aksi memadati depan kantor Kemdiktisaintek sambil membawa spanduk dengan tulisan bernada protes terhadap institusi dan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Salah satu spanduk bertulisan 'Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan Istri!'. Kemudian ada juga yang bertuliskan 'Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga'.

Mendikti Satryo pun buka suara terkait demo tersebut. Saat itu, dia mengatakan aksi tersebut digelar terkait rencana mutasi besar-besaran di kementerian tersebut.

"Demo itu terkait kami sedang melakukan upaya mutasi besar-besaran karena pecahnya jadi tiga menteri, kita perlu banyak orang, kita ingin benahi sesuai amanat presiden harus hemat dengan anggaran pemerintah," kata Satryo, Senin (20/1).

Satryo menjelaskan ada pihak-pihak yang tidak bersedia untuk dimutasi. Hal itulah yang dia yakini memicu demonstrasi di kantor Kemendiktisaintek di Jakarta.

"Kita melakukan mutasi yang cukup besar, karena memang ada pihak yang tidak berkenan," lanjutnya.

Beredar kabar bahwa pegawai berdemonstrasi karena sikap Satryo yang dinilai pemarah dan suka menampar, sebagaimana terlihat pada salah satu spanduk aksi. Satryo menampik hal tersebut. Dia menduga namanya disebut dalam demonstrasi agar aksi tersebut mendapat perhatian publik.

"Nggak ada, tidak benar. Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih," tegasnya.

Polemik ini bahkan berbuntut panjang. Mendikti Satryo pun dipanggil oleh Komisi X DPR RI untuk menjelaskan duduk perkara demo pegawai tersebut.

Rapat tersebut berlangsung selama berjam-jam. Selepas rapat, Mendikti Satryo pun bungkam.

Kemudian, Mendikti Satryo juga sempat menjadi sorotan terkait beredarnya rekaman suara yang diduga dirinya tengah marah-marah kepada pegawainya. Rekaman tersebut berisi dialog tentang WiFi dan pompa air antara Satryo dan staf tersebut.

Diduga Mendiktisaintek sedang memarahi staf Kemendiktisaintek akibat pompa air yang tidak kunjung menyala. Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat buka suara terkait beredarnya rekaman tersebut. Dia menegaskan jika rekaman tersebut bukan dirinya.

"Itu bukan suara saya," ucapnya, Selasa (21/1/2025).

PERNAH SEBUT KIP TERDAMPAK EFISIENSI

Selanjutnya, Mendikti Satryo juga sempat menjadi sorotan publik lantaran menyebut beasiswa KIP akan terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Mendikti Satryo ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi X DPR, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025) yang lalu. Selepas rapat, Mendikti Satryo menyampaikan, berdasarkan rencana Ditjen Anggaran Kemenkeu, KIP Kuliah akan dipangkas Rp 1,31 triliun dari pagu awal Rp 14,69 triliun.

Pernyataan Satryo ternyata berbuntut panjang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama beberapa pimpinan DPR RI bahkan sempat melakukan konferensi pers dua hari kemudian untuk meluruskan informasi tersebut.

Sri Mulyani awalnya menjelaskan untuk tahun anggaran 2025 ada 1.040.192 mahasiswa yang akan menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jumlah anggaran beasiswa tersebut mencapai Rp 14.698.000.000.000.

"Jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran untuk beasiswa KIP untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp 14.698.000.000.000," kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Jumat (14/2/2025).

Sri Mulyani menekankan anggaran Rp 14,6 T itu tidak mengalami efisiensi. "Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi," imbuhnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan