Ragam
Prioritas Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah 3T: Ketua DPRD Kaltim Dorong Kebijakan Konkret dari Pemerintah Pusat
SELASAR.CO, Samarinda - Dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pernyataan ini muncul dalam diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam pada Sabtu (10/5/2025).
Menurut Hasanuddin, tantangan di wilayah 3T sangat berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari segi infrastruktur, akses layanan, budaya, hingga ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan permasalahan ini. Hasanuddin menegaskan bahwa mekanisme distribusi dana harus dipastikan agar benar-benar efektif dan tepat sasaran. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya.
Di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten telah dipilih untuk menerima dukungan pendanaan tersebut, meski Hasanuddin belum merinci wilayahnya. Ia berjanji DPRD akan mengawal penggunaan dana ini agar benar-benar dimanfaatkan untuk penguatan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam aspek pencegahan kekerasan serta akses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegasnya.
Berita Terkait
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjangkau komunitas di wilayah 3T. Menurutnya, jaringan kuat yang dimiliki organisasi lokal dapat menjadi jembatan bagi program pemerintah agar lebih efektif. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.
Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T bisa ditangani secara optimal dan berkelanjutan.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
