Ragam
DPRD Kaltim Desak Kajian Mendalam atas Rencana Pemindahan ASN ke IKN
SELASAR.CO, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyoroti rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menegaskan bahwa proses tersebut harus melalui kajian mendalam. Menurut Fadly Himawan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, langkah ini perlu dipertimbangkan secara matang agar dampak positifnya tidak hanya dirasakan di IKN, melainkan juga oleh daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan wilayah se-Kaltim.
Fadly menyampaikan pernyataannya pada Kamis (29/5/2025) dan memperingatkan agar pemindahan ASN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. “Proses pemindahan ASN jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada kajian yang mendalam,” ujarnya. Ia menambahkan, “Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan dari Jakarta ke wilayah PPU, tentu butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim.”
Lebih lanjut, Fadly menilai bahwa perpindahan ASN dan masyarakat dari Jakarta ke IKN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Namun, potensi ini hanya dapat optimal apabila diikuti dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal. “Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, ini seharusnya bisa mendorong ekonomi daerah. Tapi kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton ketika proses ini berjalan,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah segera menyusun rencana jangka panjang yang mencakup penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelatihan sumber daya manusia lokal. “Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” tegas Fadly.
Berita Terkait
Menurutnya, keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sinergi dan komitmen semua pihak. “Pembangunan IKN ini adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan, tapi tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
