Ragam
Pansus DPRD Kaltim Kawal Ketat Penyusunan RPJMD 2025–2029
SELASAR.CO, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen serius dalam mengawal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim pada Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, dan dihadiri Wakil Ketua Sigit Wibowo, anggota Agusriansyah Ridwan, serta jajaran tim ahli. Dalam pernyataannya seusai rapat, Syarifatul menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman strategis yang harus memuat prioritas pembangunan secara rasional, adil, dan terintegrasi.
“Penyusunan RPJMD harus menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang dilahirkan bisa konsisten dan terukur,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai turunan dari RPJPD dan penjabaran visi-misi kepala daerah terpilih, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini juga menyoroti pentingnya integrasi lintas dokumen perencanaan.
Berita Terkait
Pansus, lanjutnya, memberi perhatian khusus terhadap sinkronisasi indikator pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa RPJMD harus realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin ada penjelasan rinci tentang dasar pemilihan program prioritas itu, jangan sampai sekadar slogan, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Syarifatul juga menyoroti proyeksi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp1 triliun setiap tahun yang tercantum dalam rancangan RPJMD. Menurutnya, proyeksi tersebut perlu dikaji secara cermat agar benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik.
“Kami mendorong agar selisih Rp1 triliun dari tahun sebelumnya digunakan untuk pendidikan, peningkatan kualitas SDM, dan sisanya untuk infrastruktur,” tutupnya.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
