Warta
Komisi XII DPR RI Fraksi Kaltim Pemotongan DBH Forum aksi rakyat kaltim Pemulihan DBH
Fraksi Kaltim Desak Pemulihan DBH, Komisi XII DPR RI Janji Kawal Hingga Komisi XI
SELASAR.CO, Jakarta - Komisi XII DPR RI menyatakan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur terkait penolakan rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, usai menerima audiensi Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim), Kamis (4/12/2025).
Dalam pertemuan itu, FRAKSI Kaltim memaparkan beragam data dan situasi di lapangan yang menunjukkan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pemotongan DBH. Menurut Bambang, penyampaian tersebut mencerminkan keresahan warga yang berharap DBH tidak mengalami pengurangan signifikan.
“Kami menerima audiensi dari FRAKSI Kaltim terkait penolakan pemotongan DBH. Tadi sudah disampaikan data dan aksi-aksi yang menunjukkan kekhawatiran masyarakat. Aspirasi mereka jelas, jangan sampai terjadi pemotongan yang terlalu besar,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah, bukan bentuk pemberian pemerintah pusat. Karena itu, Komisi XII berkomitmen meneruskan dan memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat selanjutnya.
“Dana bagi hasil ini adalah hak. Kami sangat mengerti, dan kami akan memfasilitasi, menyampaikan kembali, serta memperjuangkannya. Sejak awal kami sudah berkomunikasi dengan Komisi XI. Aspirasi FRAKSI Kaltim yang masuk ke Komisi XII akan dipertajam di Komisi XI,” tegasnya.
Ketua FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, menilai aturan pemotongan DBH yang dikeluarkan Kementerian Keuangan menimbulkan keresahan besar di masyarakat. Ia menekankan bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar bagi Indonesia.
“Aturan dari Kementerian Keuangan sangat memprihatinkan. Kami berharap audiensi hari ini memberi angin segar. Kaltim jelas penyumbang besar ekonomi nasional, baru dari sisi batu bara saja, belum termasuk migas, emas, dan kehutanan,” ujarnya.
Vendy juga menyoroti dampak besar pemotongan DBH terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
“Dampaknya besar karena pemerintah tidak bisa menjalankan program ke depan. Jangankan dipotong, tidak dipotong saja sudah sulit mengcover program-program,” katanya.
Ia menegaskan bahwa FRAKSI Kaltim siap mengambil langkah lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Tuntutan kami itu jelas, bahwa kembalikan DBH itu. Kami minta tidak dipangkas. Dana DBH yang ada harus tetap dilanjutkan dan tidak diganggu gugat,” tegasnya.
Penulis: Boy
Editor: Awan
