Utama
BEM KM unmul debat gubernur kaltim mahasiswa debat dengan gubernur kaltim
BEM KM Unmul Tunggu Kepastian Debat, Mahasiswa Tantang Gubernur Rudy Mas’ud Klarifikasi Polemik di Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) masih menunggu kepastian dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait tantangan debat terbuka yang sebelumnya telah dilayangkan mahasiswa. Hingga kini, pemerintah provinsi disebut belum memberikan jawaban resmi.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mengatakan pihaknya telah menyampaikan tantangan debat secara terbuka sekaligus melalui jalur administratif. Namun hingga saat ini belum ada kepastian waktu dari gubernur untuk menanggapi ajakan tersebut.
“Walaupun ketika aksi beliau sempat menyampaikan siap, faktanya sampai hari ini kami masih menunggu kesiapan gubernur untuk berani dan mau berdebat dengan kami,” ujar Hiththan, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, surat resmi telah dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehari setelah aksi mahasiswa berlangsung, tepatnya pada Selasa, 23 Februari 2026. Selain itu, BEM KM Unmul juga kembali mengirimkan surat tindak lanjut pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, dalam surat tersebut mahasiswa tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan debat. Hal itu dilakukan agar pemerintah provinsi dapat menyesuaikan dengan waktu yang dianggap siap oleh gubernur.
“Dalam surat terbuka yang kami publikasi, kami memang tidak mencantumkan tanggal karena kami menunggu kesiapan beliau. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan kapan tantangan itu direalisasikan,” katanya.
Hiththan menilai, debat terbuka penting dilakukan agar gubernur dapat menjawab langsung berbagai pertanyaan serta keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa.
Salah satu isu yang disorot mahasiswa adalah polemik pengadaan mobil dinas gubernur yang sempat viral dan memicu perdebatan publik di Kalimantan Timur.
Menurut Hiththan, persoalan tersebut dinilai berdampak pada citra daerah. Ia menyebut isu mobil dinas justru memunculkan polemik yang dinilai merusak marwah Kalimantan Timur di mata publik.
“Gubernur memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi dan menjawab berbagai pertanyaan yang hari ini menjadi sorotan. Salah satu langkah paling sederhana adalah berani menerima tantangan debat terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses penanganan polemik mobil dinas yang dinilai tidak jelas, terutama setelah kendaraan tersebut dikabarkan dikembalikan.
Menurutnya, muncul kebingungan di tengah masyarakat terkait mekanisme pengembalian kendaraan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan.
“Ini menjadi pertanyaan publik. Apakah barang milik daerah bisa diselesaikan hanya dengan dikembalikan begitu saja? Mekanismenya seperti apa? Itu yang perlu dijelaskan,” kata Hiththan.
BEM KM Unmul menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Bahkan dalam waktu dekat mahasiswa berencana menggelar konsolidasi lanjutan untuk membahas berbagai isu yang dinilai krusial di Kalimantan Timur.
“Kami akan menggelar konsolidasi mahasiswa yang terbuka untuk umum sebagai tindak lanjut dari berbagai persoalan yang terjadi di Kalimantan Timur hari ini,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
