Utama
berita pln PLN Kalimantan kalimantan
Sinergi PLN UIP KLT dan Kejati Kaltim: Mengawal Kepastian Hukum demi Terangnya Kalimantan
SELASAR.CO, Samarinda - Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tanah borneo kini tidak lagi sekadar urusan teknis pembangunan gardu atau penarikan kabel transmisi. Di balik ambisi mewujudkan "Kalimantan Terang", PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) menekankan pentingnya aspek tata kelola yang bersih dan kepastian hukum sebagai fondasi utama pembangunan.
Untuk memastikan hal tersebut, PLN UIP KLT kembali memperkuat kolaborasinya dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim). Melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pendampingan hukum yang digelar di Kantor Kejati Kaltim pada Kamis (16/4), kedua instansi ini membedah berbagai progres serta tantangan pembangunan strategis nasional yang tengah berlangsung.
Dalam forum tersebut, PLN UIP KLT memaparkan secara transparan perkembangan proyek yang mencakup wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Utara. Fokus pembahasan meliputi progres konstruksi di lapangan, kompleksitas pengadaan lahan, hingga penyelesaian kompensasi Right of Way (ROW) yang seringkali bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Jajaran Kejati Kaltim merespons dengan melakukan penelaahan mendalam dari sisi yuridis. Pendampingan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini. Dengan keterlibatan jaksa pengacara negara, setiap potensi sengketa dapat dimitigasi, sehingga proyek tidak terhenti di tengah jalan karena kendala legalitas.
Berita Terkait
Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP KLT, Raditya Kuntoro, mengakui bahwa dinamika di lapangan sangat tinggi. Menurutnya, dukungan dari aparat penegak hukum adalah kunci agar tim di lapangan dapat bekerja dengan tenang dan sesuai prosedur.
"Setiap pembangunan memiliki tantangan tersendiri, terutama pada aspek pembebasan lahan dan perizinan yang melibatkan banyak pihak. Sinergi dengan Kejati Kaltim memastikan bahwa langkah yang kami ambil sudah berada di koridor hukum yang tepat, sehingga pembangunan bisa selesai tepat waktu," tegas Raditya.
Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN UIP KLT menekankan bahwa kualitas keandalan listrik masa depan ditentukan oleh kualitas prosesnya hari ini. PLN tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga integritas proses pembangunan.
"Kami ingin membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan profesionalisme. Pendampingan dari Kejaksaan menjadi 'energi tambahan' bagi kami. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa meninggalkan masalah hukum di kemudian hari," ungkap sang General Manager.
Kolaborasi erat ini diharapkan menjadi mesin penggerak akselerasi pembangunan listrik di Kalimantan. Dengan sistem kelistrikan yang andal, efek domino diharapkan segera tercipta mulai dari kenyamanan rumah tangga hingga terbukanya ruang bagi investasi skala besar dan peningkatan layanan publik.
Kehadiran PLN dan Kejati Kaltim dalam satu meja evaluasi ini menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kepentingan bahwa pembangunan di Kalimantan dilaksanakan dengan pengawasan ketat, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
