PPU
Pemkab PPU BBM di PPU Harga BBM di PPU
Harga BBM Eceran Tinggi, Pemkab PPU Dorong Subsidi Lebih Tepat Sasaran
SELASAR.CO, Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menaruh perhatian terhadap tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual secara eceran di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan akses masyarakat terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih terbatas di sejumlah wilayah.
Asisten II Pemerintah Kabupaten PPU, Hadi Saputro, mengatakan harga BBM subsidi di tingkat resmi masih berada pada kisaran Rp10 ribu. Namun, kondisi berbeda ditemukan di tingkat pengecer. Pertalite, misalnya, disebut dapat dijual sekitar Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter, sedangkan solar eceran bahkan mencapai Rp19 ribu hingga Rp20 ribu.
“Persoalan subsidi ini siapa yang menikmati subsidi. Kita lihat sendiri yang menikmati subsidi, bahkan harga BBM subsidi itu sekarang dijual di eceran Rp14 ribu sampai Rp15 ribu,” kata Hadi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga bagaimana subsidi dapat benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah pun mulai melihat kebutuhan penataan agar manfaat subsidi tidak berhenti pada mekanisme distribusi, tetapi dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Berita Terkait
Hadi menyebut persoalan ketersediaan dan akses SPBU menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Saat ini, sejumlah SPBU di PPU masih berjarak cukup jauh satu sama lain, sehingga masyarakat di wilayah tertentu harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk mendapatkan BBM.
“Memang kita masih kekurangan SPBU. Di mana SPBU kita dari Kilometer 1 ada, di Kilometer 9 ada, nanti di Petung baru ada lagi. Kita harapkan memang SPBU itu tidak terlalu jauh,” ujarnya.
Menurut Hadi, kondisi geografis dan jarak tersebut turut memengaruhi pilihan masyarakat. Ia mencontohkan warga yang tinggal di Lawe-Lawe harus menuju SPBU yang berada cukup jauh apabila ingin mendapatkan BBM.
Situasi itu membuat sebagian masyarakat memilih membeli BBM dari pengecer yang lokasinya lebih dekat meski harganya lebih mahal. Selisih harga yang terlihat kecil, kata Hadi, tetap menjadi beban apabila pembelian dilakukan setiap hari.
“Kalau saya tinggal di Lawe-Lawe, SPBU ada di Nikita Manita atau ada di Petung. Kalau saya harus mengisi, berapa lama antre. Kadang orang ya sudah, saya beli yang di tetangga karena tersedia, walaupun agak mahal,” jelasnya.
Hadi menilai ketersediaan SPBU yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam persoalan distribusi BBM. Menurutnya, keberadaan SPBU tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas, tetapi juga akses masyarakat terhadap pasokan BBM.
Ia memastikan persoalan pasokan BBM secara umum masih tersedia. Namun, jarak antar-SPBU membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas ketika membutuhkan BBM dalam waktu cepat. Karena itu, pemerintah daerah tengah melihat bagaimana persoalan tersebut dapat ditata agar masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang lebih sesuai ketentuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran.
Hadi mengatakan persoalan harga BBM dan distribusi tersebut bukan hanya terjadi di PPU. Kondisi serupa juga menjadi perhatian di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, penataan distribusi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus akses terhadap fasilitas pengisian BBM. Dengan begitu, masyarakat tidak harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya karena keterbatasan akses terhadap SPBU.
“Kami berharap keberadaan dan jarak antar SPBU ke depan dapat semakin mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat PPU, terutama bagi warga yang berada jauh dari pusat kawasan perkotaan,” pungkasnya.
Penulis: Nelly
Editor: Awan
