PPU

Kampung Nelayan Merah Putih di PPU Kampung Nelayan Merah Putih  Pemkab PPU 

Dua Kampung Nelayan Merah Putih di PPU Segera Dibangun, Anggaran Capai Rp16 Miliar



Plt Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan saat diwawancarai awak media. (Selasar.co)
Plt Bapelitbang PPU, Ade Rianto Embongbulan saat diwawancarai awak media. (Selasar.co)

SELASAR.CO, Penajam Paser Utara – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat alokasi pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) yang akan berlokasi di Kelurahan Nenang dan Tanjung Tengah. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto Embung Bulan, mengatakan pembangunan kedua KMNP tersebut telah memiliki dasar pelaksanaan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Syukur alhamdulillah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan kesempatan untuk dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Salah satu program strategis nasional yang diamanatkan dan menjadi bagian dari asta cita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ketahanan pangan perikanan,” kata Ade.

Menurutnya, pembangunan di dua lokasi tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan dan rampung pada tahun ini sehingga fasilitas yang dibangun dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ade menjelaskan, seluruh pembiayaan pembangunan KMNP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan lokasi dan penerima manfaat.

“Semua APBN. Apabila merupakan program strategis nasional diharapkan bertumbuh dan berkembang secara berkesinambungan memberikan manfaat bagi nelayan dan perkembangannya tetap akan menjadi titik support dari kementerian,” ujarnya.

Adapun total anggaran pembangunan untuk dua lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp16 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan fasilitas yang menjadi bagian dari KMNP. Di dalam kawasan tersebut nantinya terdapat sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Di antaranya workshop, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, serta berbagai infrastruktur lainnya.

Menurut Ade, pembangunan KMNP tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur awal. Pemerintah pusat masih dapat memberikan dukungan lanjutan apabila keberadaan kampung nelayan tersebut mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kemudian dimanfaatkan secara maksimal dan setelah dievaluasi ada peningkatan ekonomi masyarakat, nelayannya bertumbuh, berkembang, menjadi lebih sejahtera dan sebagainya, itu akan diberikan tambahan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara pemerintah daerah, lanjut Ade, bertugas menyiapkan data penerima manfaat, memastikan kesiapan lahan, serta menggambarkan kondisi dan kebutuhan pembinaan masyarakat nelayan di masing-masing lokasi.
Lahan yang digunakan untuk pembangunan KMNP di Nenang dan Tanjung Tengah merupakan lahan masyarakat yang telah dihibahkan. Masing-masing lokasi memiliki luas sekitar satu hektare. Ade menilai pembangunan KMNP menjadi salah satu bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, khususnya sektor perikanan, yang menjadi salah satu arah pembangunan daerah.

“Pasti ketahanan pangan karena runtut dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Visi misi bupati juga salah satunya adalah menunjang ketahanan pangan,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU)

Penulis: Nelly
Editor: Awan

Berita Lainnya