Utama
Demo karhutla kaltim demo kantor gubernur kaltim
TRC PPA Protes Penanganan Karhutla di Kaltim di Depan Kantor Gubernur, DP3A Minta Demo di Dalam Ruangan
SELASAR.CO, Samarinda - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kembali menuai protes. Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026), untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan keikutsertaan organisasinya dalam aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak di wilayah terdampak karhutla. Ia menyoroti kasus seorang bayi yang diduga meninggal akibat paparan asap serta sejumlah anak yang mengalami gangguan pernapasan.
Rina menyebut, di kawasan Pelita 8, terdapat dua anak yang terdampak. Satu anak dilaporkan telah menjalani perawatan di rumah sakit karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sedangkan satu anak lainnya disebut mengalami paparan asap.
Menurut Rina, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan bahwa situasi karhutla di Kaltim masih aman. Ia menilai pemerintah perlu melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak, bukan hanya berpatokan pada prosedur penanganan.
Berita Terkait
“Kita bukan bicara tentang prosedural lagi, tapi bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim. Bagaimana kita semua, terutama masyarakat yang wilayahnya terdampak karhutla,” tegasnya.
Rina juga menyinggung perjuangan relawan pemadam kebakaran, BPBD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tim ambulans yang bekerja hingga malam hari untuk menangani kebakaran. Ia mengaku turut memberikan dukungan makanan dan minuman kepada petugas yang berjibaku di lapangan.
Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan karhutla dan melindungi warga dari dampak asap. Rina bahkan menegaskan akan tetap bertahan di lokasi aksi apabila Gubernur Kaltim tidak turun langsung menemui massa.
“Kami minta hari ini kalau gubernur tidak turun menemui kami, kami tidak akan bubar. Biar kami bermalam, biar kami diusir, kami tetap di sini bertahan,” ujarnya.
Di tengah tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Syarifah Alawiyah, menyatakan pihaknya bersiaga untuk memfasilitasi komunikasi antara demonstran dan instansi terkait.
Syarifah menjelaskan, penanganan yang berkaitan langsung dengan warga Kota Samarinda menjadi ranah DP3A Kota Samarinda. Sementara itu, DP3A Kaltim menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemantauan.
Ia berharap massa bersedia menyampaikan aspirasi di dalam ruangan agar dialog berlangsung lebih efektif. Menurutnya, sejumlah instansi telah disiapkan untuk berkoordinasi, mulai dari BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, hingga DP3A untuk pendampingan anak.
Syarifah menilai pertemuan tersebut penting agar pemerintah mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat dan dapat membahas langkah penanganannya bersama instansi yang berwenang.
“Dengan adanya ini kan baru tahu. Tentunya pihak-pihak terkait pasti akan menyiapkan strategi apa yang harus dihadapi,” kata Syarifah.
Ia berharap proses negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan agar penyampaian aspirasi dilanjutkan melalui dialog di dalam ruangan. Dengan begitu, tuntutan demonstran dapat didengar langsung oleh instansi terkait.
Aksi tersebut menempatkan dampak kesehatan akibat karhutla sebagai persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Desakan TRC PPA Kaltim juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, terutama bayi dan anak-anak yang tinggal di kawasan terdampak asap.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada upaya membuka ruang dialog, tetapi juga menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui langkah konkret dalam penanganan karhutla dan perlindungan kesehatan warga.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
