Utama

demo kantor gubernur kaltim kantor gubernur kaltim di demo 

Mahasiswa PMII Samarinda Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Massa Sempat Menerobos Pagar



Aksi Unjuk Rasa PMII Samarinda di depan Kantor Gubernur Kaltim. Foto: Selasar/Boy
Aksi Unjuk Rasa PMII Samarinda di depan Kantor Gubernur Kaltim. Foto: Selasar/Boy

SELASAR.CO, Samarinda – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (9/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban dan menerobos masuk ke area halaman kantor gubernur.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kalimantan Timur yang dinilai belum merata, meski daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

Ketua Umum PMII Samarinda, Taufik Uddin, mengatakan ketimpangan pembangunan masih dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.

“Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, seharusnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun kenyataannya masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Dalam aksinya, PMII menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas sekolah dan infrastruktur pendukung.

Selain itu, massa juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara yang dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Isu lain yang diangkat meliputi keterbatasan layanan kesehatan di daerah pelosok, penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta penegakan kewajiban reklamasi lubang bekas tambang.

PMII juga menolak rencana ekspansi tambang di wilayah Mahakam Ulu yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, serta mendesak penindakan terhadap praktik illegal logging.

Selain itu, mereka menyoroti penggunaan jalan umum oleh perusahaan untuk aktivitas hauling yang dianggap merusak infrastruktur dan membahayakan masyarakat.

Massa juga menuntut pemerataan akses listrik dan internet di wilayah tertinggal, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Aksi sempat berlangsung tegang ketika massa mencoba masuk ke area kantor gubernur, namun situasi berangsur kondusif setelah dilakukan pengamanan oleh aparat.

 10 Tuntutan PMII Samarinda

1. Pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan SMA dan SMK, kondisi bangunan sekolah yang tidak layak, serta akses jalan menuju sekolah yang terbatas.
2. Perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara hingga Samarinda yang masih banyak mengalami kerusakan, minim penerangan, serta menghambat mobilitas masyarakat.
3. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan, termasuk penambahan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, serta fasilitas penunjang seperti ambulans dan alat kesehatan di daerah pelosok.
4. Penertiban distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, menyusul antrean panjang di SPBU dan dugaan penyalahgunaan distribusi.
5. Penegakan kewajiban reklamasi lubang tambang, dengan mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang belum melakukan reklamasi karena dinilai membahayakan dan telah menimbulkan korban jiwa.
6. Penolakan ekspansi tambang di Kabupaten Mahakam Ulu, yang dinilai berpotensi merusak kawasan hutan dengan nilai ekologis tinggi.
7. Penindakan terhadap praktik illegal logging yang masih terjadi dan berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan risiko bencana.
8. Larangan penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling perusahaan tambang dan perkebunan yang dinilai merusak infrastruktur dan membahayakan masyarakat.
9. Pemerataan akses listrik dan jaringan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum merata.
10. Peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui perbaikan penghasilan, perlindungan sosial, dan kepastian status kerja.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya