Utama
Irwan Komisi V DPR RI Jiwasraya Erick Tohir Fraksi Demokrat
Irwan Sebut Erick Thohir Sesat Pikir soal Jiwasraya
SELASAR.CO, Jakarta - Skandal PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir, hingga saat ini isunya pun menyinggung banyak pihak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini diisukan menjadi pihak yang bertanggung jawab, atas jebolnya keuangan Jiwasraya hingga Rp 13,7 triliun.
Bahkan, Jokowi diisukan mengambil untung di skandal Jiwasraya. Menteri BUMN Erick Thohir menampik isu tersebut. Dia justru mencium adanya oknum yang ketakutan skandal Jiwasraya dibongkar. Dikutip dari salah satu media nasional, Erick mengatakan ada pihak yang menggiring isu bahwa pihak Istana turut mengambil untung dalam skandal Jiwasraya.
"Yang kita stop, oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Ya, mohon maaf banyak diplesetkan, dibilang Pak Jokowi yang ambil, Istana yang ambil," ujarnya saat ditemui di Posko Pengungsi Teluk Naga, Tangerang, 5 Januari 2020 lalu.
Erick menegaskan, pemerintah saat ini terus berupaya melakukan bersih-bersih di tubuh Jiwasraya dan akan membongkar kasus tersebut.
Berita Terkait
"Ini kan jangan jangan kita balik yang teriak-teriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar. Mungkin akan banyak oknum-oknum yang gerah selama ini jarah Jiwasraya dan sekarang Jaksa Agung proses hukum mulai masuk," imbuhnya.
“Tapi kali ini dituduh-tuduh dan dibilang kita yang merampok. Saya rasa teman-teman tau lah siapa yang merampok,” tambah Erick.
Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Irwan. Ia menyebut statement Erick bisa dikategorikan sesat pikir alias fallacy.
“Dia (Erick) sedang berusaha keras mengubah opini publik dengan memutar balik fakta, bagaimana mungkin yang berteriak dorong penyelesaian kasus Jiwasraya secara tuntas dan terbuka dituduh pelaku. Ini kan jelas pembodohan publik, walau publik juga mungkin tahu ini bagian dari upaya menghindari jerat hukum ke pelaku utamanya,” jelas Irwan kepada Selasar.
Anggota DPR RI asal Kaltim ini menambahkan, Erick juga terlihat reaktif dan tidak terima, jika kasus Jiwasraya ini bergulir ke ranah politik dan menyasar keterlibatan pemerintah. Menurutnya, Erick seharusnya sadar bahwa sistem dan struktur pemerintahan juga bagian dari proses demokrasi, termasuk keterpilihan Jokowi sebagai presiden.
“Maka sangat rasional dan konstitusional jika kasus Jiwasraya ini dituntaskan dengan Pansus di DPR RI agar terbuka semua siapa melakukan apa dan bertanggung jawab apa? Daripada saling melempar siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
