Utama
Badan Otorita Ibu Kota Baru ibu kota baru Irwan
Jokowi Harus Dengar Aspirasi Rakyat Kaltim soal Pimpinan Badan Otorita IKN
SELASAR.CO, Samarinda - Presiden Jokowi telah mengumumkan 4 nama calon yang akan mengisi kursi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim. Empat orang tersebut salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat ini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Selain itu, ada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Irwan menghargai kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon kepala Badan Otorita untuk mempersiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara IKN baru. Namun, dia meminta agar Jokowi juga mendengarkan aspirasi masyarakat Kaltim untuk dilibatkan dalam unsur pimpinan Badan Otorita.
"Jokowi tidak boleh tutup mata dan telinga terkait aspirasi masyarakat Kaltim soal IKN. Jokowi harus arif dan bijaksana," ujarnya.
Irwan mengatakan, saat ini yang semua pihak inginkan adalah agar perpindahan IKN berjalan dengan lancar. "Tetapi tentu kita juga tak ingin sejak awal IKN ini mengandung benih-benih ketidakadilan dan otoritarianisme. Kearifan dan kebijaksanaan Jokowi sebagai Presiden menjadi kunci kemajuan dan kedamaian IKN nanti," paparnya.
Berita Terkait
Politisi Partai Demokrat ini pun meminta keterlibatan putra-putri terbaik Kaltim, menjadi hal wajib yang harus diakomodir Presiden Jokowi dalam Badan Otorita IKN, jika ingin proses pemindahannya berjalan sukses. Bagaimanapun sumber daya manusia (SDM) strategis nasional otomatis harus hijrah ke IKN.
"Oleh karena itu harus dari awal ada peran-peran sentral dari SDM lokal, agar tidak seperti saudara kita di Betawi yang terpinggirkan di DKI Jakarta,” tegas Irwan. "Saya mohon Pak Jokowi menjadikan ini pertimbangan prioritas. Jangan mengulang sejarah pahit dengan mengabaikan kearifan lokal dan keresahan hati masyarakat Kaltim. Saya yakin pak Jokowi arif dan bijaksana," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga turut merespons tidak masuknya tokoh Kaltim, dalam daftar calon kepala Badan Otorita IKN. Ditemui oleh Selasar, Jumat (6/3/2020) kemarin di Kantor Gubernur, mantan anggota DPR RI ini mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. "Sabar ai (sabar saja), itu kan hak prerogatif Presiden. Kita terima saja," ucapnya.
Meski begitu, Hadi meminta siapapun nantinya yang akan terpilih memimpin proses pemindahan ibu kota ke Kaltim, membangun segala infrastruktur yang terkoneksi dengan Kaltim.
"Cuma kita ingin walaupun kepala Badan Otoritanya bukan dari Kaltim, dia harus tetap memperhatikan proyek-proyek yang terintegrasi dengan Kalimantan Timur. Lalu bangunan yang mereka bangun itu harus terintegrasi (dengan Kaltim). Supaya nanti (IKN baru) sama-sama berkembang dengan Kalimantan Timur," pintanya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
