Pariwara

BKKBN Keluarga Berencana Baby Boom Pandemi Covid-19 

BKKBN Antisipasi Baby Boom Pasca-Pandemi Covid-19



Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin, M.Si
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin, M.Si

SELASAR.CO, Samarinda - Imbas penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada bulan Maret 2020 mempengaruhi berbagai aspek. Tak kecuali pelayanan Program Keluarga Berencana (KB). Berbagai kebijakan dilakukan BKKBN untuk terus mengawal dan membina kesertaan ber-KB sebagai antisipasi terjadinya baby boom pasca-pandemi Covid-19.

Terdapat 5 kebijakan yang dilakukan BKKBN selama pandemi Covid-19, yakni (1) BKKBN (Pusat & Provinsi) berkoordinasi dengan OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media terutama media daring;

(2) Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (Kader) melakukan analisis sederhana (dari R/1/PUS) untuk mengetahui jumlah dan persebaran PUS yang memerlukan pelayanan suntik KB, Pil KB, IUD dan Implan;

(3) PKB/PLKB dapat mendistribusikan kontrasepsi ulangan pil dan kondom dibawah supervisi puskesmas/dokter/bidan setempat; (4)  PKB/PLKB melakukan koordinasi dengan faskes terdekat serta Praktek Mandiri Bidan(PMB) dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB, pembinaan kesertaan ber-KB serta KIE dan Konseling menggunakan media daring dan medsos atau kunjungan langsung dengan memperhatikan Protokol Kesehatan, dan; (5) Mengajak PMB berperan sebagai pengawas dan pembina dalam hal distribusi alokon yang dilakukan oleh PKB/PLKB.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada Webinar “Antisipasi Baby Boom Pasca Pandemi” yang diselenggarakan oleh Himpunan Obsteri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) Cabang Malang belum lama ini.

Menyikapi hal tersebut di atas, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur langsung menginisiasi pembentukan Call Center KB untuk memberikan pelayanan KIE Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan KB kepada masyarakat guna mencegah putus pakai pemakaian kontrasepsi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin, M.Si,  saat bersilaturahmi dengan sejumlah jurnalis, pada Selasa (12/5/2020).

“Di era Pandemi Covid-19 saat ini, terdapat penurunan capaian Peserta KB baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan penyuluhan, penggerakan, dan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh KB, PLKB, dan juga kader-kader intensitasnya menjadi menurun dikarenakan berbagai hal termasuk karena harus menjaga jarak atau karena physical distancing dan social distancing. Bukan itu saja, Pandemi Covid-19 juga berimbas pada penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, dan UPPKS) serta penurunan mekanisme operasional di lini lapangan, termasuk di Kampung KB: Pertemuan Pokja dan Pemantauan oleh OPD-KB tidak bisa optimal. Hal ini bukan tanpa alasan, tentu banyak para akseptor KB yang merasa takut ketika hendak mengakses pelayanan KB di masa pandemi Covid-19 ini”, jelas Edi Muin.

Salah satu solusi dan strategi yang dilakukan adalah dengan membentuk Call Center KB di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan IBI Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Call Center KB diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. KIE Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan KB tetap berjalan dengan memperhatikan protokol-protokol pencegahan penyebaran Covid-19. KIE dan Pelayanan KB terus dapat dilakukan dengan mengurangi kontak langsung antara petugas dengan masyarakat yang ingin ber-KB. Call Center KB menjadi penghubung dan pusat informasi antara masyarakat dan Pengelola KB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi masyarakat tidak perlu kuatir, kami dari provinsi hingga ke kabupaten/kota, tenaga lini lapangan, bidan, dan petugas pelayanan KB di fasilitas kesehatan kabupaten/kota hingga ke kecamatan siap membantu masyarakat”, papar Edi Muin. (akie/hms/raps)

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya