Utama

OTT BUPATI OTT KPK Bupati Kutim Bupati Kutai Timur Ismunandar Kasmidi Bulang Wakil Bupati Kutai Timur 

Kasmidi Siap Dimintai Keterangan KPK, Kicauan Bupati Kutim Ditanggapi Santai

Minggu, 05 Juli 2020

SELASAR.CO, Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang menanggapi santai kicauan Bupati Kutim Ismunandar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ismunandar menyebut, Kasmidi diduga terlibat dalam bagi-bagi proyek kegiatan di Kutai Timur.

Kepada SELASAR, Kasmidi mengaku tidak mengerti istilah ‘bagi-bagi proyek’ yang dimaksud oleh Ismu.

“Bahasa ‘bagi-bagi proyek itu’ saya tidak tahu bagaimana menjabarkannya, tapi kalau program, begini, masyarakat itu ketika kita kunjungan ke lapangan bahkan di ruangan, bawa proposal kegiatan, bahkan saat Musrenbang itu ada, lah,” ujar Kasmidi melalui sambungan telepon, Minggu (5/7/2020) sore. Suaranya terdengar santai.

Terkait usulan program, memang hal lumrah disampaikan masyarakat kepadanya. Bahkan sejak dia menjadi anggota DPRD Kutim. Namun, Kasmidi menegaskan, usulan-usulan masyarakat tersebut tidak serta merta dikabulkan, tetapi harus melewati prosedur yang benar.

“Konteksnya setelah itu saya usulkan ke Bappeda dan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dibahas. Jadi tidak ada (bagi-bagi proyek) semua lewat prosedur. Tidak ada paket a b c setelah itu saya bagi-bagi, tidak ada, semua lewat mekanisme. Dan saya tidak masuk dalam TAPD,” jelasnya.

Kasmidi mengaku tidak tahu menahu tentang pembahasan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran. Bahkan dirinya mengaku tidak tahu item mana saja yang kini menjerat Bupati Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (2/7/2020) lalu.

“Ketika pembahasan anggaran itu saya hanya dilibatkan saat hampir pengesahan. Bahkan jujur saja kegiatan (yang menyeret bupati ke KPK) saya hampir tidak tahu item kegiatannya apa saja, maksudnya yang menjadi kasus ini,” tegas Kasmidi.

Lebih lanjut, dirinya mengaku siap jika dimintai keterangan oleh KPK terkait kicauan Ismu. Kasmidi menilai hal tersebut menjadi kewajibannya. Terlebih, menurutnya, isu ini akan menjadi bahan serangan oleh lawan politik untuk menjatuhkan dirinya.

“Saya wajib untuk mengklarifikasi, saya pikir prosesnya sama, masyarakat bisa mengajukan proposal, misalnya kelompok mau dibangun gangnya, jalannya minta dibangu, atau fasilitas yang lain, bisa langsung bupati bisa ke saya, bisa ke pejabat-pejabat lain (usulan/proposalnya),” jelas Kasmidi. Namun hal itu harus ditindaklanjuti secara prosedural.

Diberitakan sebelumnya, KPK terus mendalami kasus korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Timur. Hal itu merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang membuat 7 orang menjadi tersangka, termasuk Bupati Kutim Ismunandar beserta istri yang juga Ketua DPRD Encek Unguria Firgasih.

Informasi yang diperoleh sumber SELASAR yang juga penegak hukum di KPK, sebanyak tujuh tersangka telah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), termasuk Bupati Ismunandar.

"Dalam pengakuan ke penyidik, ISM menyebut peran wakilnya (Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang) serta beberapa anggota DPRD ihwal bagi-bagi kerjaan di lingkungan Pemkab Kutai Timur," ungkap sumber tersebut. Sumber menambahkan, pihaknya bakal memverifikasi pengakuan itu.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan