Ragam
reses-dpr-ri irwan reses-anggota-dpr-ri podcast Pelabuhan Kenyamukan
Irwan Sebut Permintaan Hibah Pelabuhan Kenyamukan oleh Pemda Terburu-buru
SELASAR.CO, Sangatta - Di tengah jadwal agenda resesnya yang padat, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan menyempatkan diri hadir dalam undangan bincang santai dalam bentuk podcast di Sangatta, Kutim. Meski dikonsep sebagai obrolan ringan, topik yang dibahas cukup mewakili kerja Irwan sebagai wakil Kaltim di Senayan.
Persoalan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu topik yang dibahas. Untuk diketahui, pelabuhan yang dibangun dengan anggaran APBN sejak 2012 ini, belum juga dapat dioperasikan hingga saat ini. Alasannya, belum tersedianya causeway (jembatan penghubung) pelabuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Padahal, dengan beroperasinya pelabuhan Kenyamukan, dapat berdampak positif terhadap perekonomian di Kutim. Karena, bisa memangkas kesenjangan harga sembako maupun material untuk infrastruktur di Kaltim.
"Sebenarnya kita berhasil (mengangkat pembahasan hibah) yang tadinya kan telah beberapa tahun Pelabuhan Kenyamukan tidak pernah dibahas. Dalam berapa kali kesempatan saya rapat dengan Kementerian Perhubungan, saya tagih itu. Dan prosesnya sekarang di Kementerian Keuangan untuk hibah itu," ujar Irwan.
Berita Terkait
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, keputusan pemda untuk mengajukan permintaan hibah Pelabuhan Kenyamukan kepada daerah adalah keputusan yang terburu-buru.
"Mungkin terjadi miskomunikasi terhadap pengajuan hibah Pelabuhan Kenyamukan, padahal di tahun yang sama pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk pembangunan causeway sekitar Rp 20 miliar. Sehingga dana itu kembali ditarik ke pusat, kemudian beberapa tahun kemudian hibah itu tidak kunjung diberikan ke daerah," ungkap Irwan.
Padahal, dikatakan pria kelahiran Kutim itu, jika kewenangan masih berada di pemerintah pusat, akan mudah bagi dirinya untuk mendorong penyelesaian pengerjaannya. "Karena Kementerian Perhubungan menjadi salah satu mitra saya di Komisi V DPR RI," terangnya.
Pada tahun depan saja (2020) pihaknya berhasil menyelesaikan pembahasan alokasi pengembangan pelabuhan di Paser dan Sangkulirang (KEK Maloy).
"Sudah pasti pengerjaan Pelabuhan Sangkulirang lebih dulu selesai pengerjaannya daripada Pelabuhan Kenyamukan. Karena pelabuhan di Sangkulirang sudah masuk prioritas untuk pengembangan pelabuhan," tuturnya.
Jadi, pemerintah daerah harus cepat menuntaskan proses hibah pelabuhan ini. Karena jika tidak kunjung tuntas, Pemda tidak dapat menganggarkan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menggunakan APBD, karena kewenangannya masih di pemerintah pusat.
"Memang Pelabuhan Kenyamukan sudah masuk ke dalam SK dari Presiden sebagai tol laut, termasuk di Nunukan, Makassar, Pare-pare dan lainnya. Harusnya dengan beroperasinya pelabuhan itu tentu stabilitas bahan pokok, termasuk harga material untuk infrastruktur bisa stabil. Jadi, itu seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah daerah untuk dituntaskan," pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
