Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Evaluasi OPD APBD Serapan APBD
Serapan APBD di Kukar Masih Rendah, DPRD: Evaluasi OPD yang Tidak Efektif
SELASAR.CO, Kutai Kartanegara – Pemkab Kutai Kartanegara menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester dan Prognosis untuk 6 Bulan berikutnya tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna di DPRD Kutai Kartanegara.
Penyampaian yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar tersebut, di antaranya menyebutkan serapan APBD. Realisasi pendapatan semester pertama tahun 2020 sebesar Rp 1.527.821.217.830,82 atau 26,81 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp 5.698.940.179.726,86. Sedangkan Prognosis 6 bulan berikutnya terhadap pendapatan sebesar Rp 2.526.730.955.868,82 atau 44,34 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester pertama yakni Rp 85.222.375.050,82 atau 18,36 persen dari anggaran yang ditetapkan. Dari dana perimbangan sebesar Rp 1.297.405.546.262,00 atau 29,41 persen dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 145.193.296.518,00 atau 17,63 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar mengatakan pihaknya ingin menggenjot pendapatan, namun akan terkendala dengan kondisi pandemi seperti saat ini. “Nanti kita lihat hitungannya, mudah-mudahan aman saja,” ujar Chairil Anwar.
Berita Terkait
Sementara realisasi belanja daerah semester pertama tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.367.904.504.354,80 atau 22,45 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 6.093.936.819.565,66. Sedangkan Prognosis 6 bulan berikutnya terhadap belanja sebesar Rp 4.690.613.187.268,12 atau 76,91 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Realisasi belanja sampai dengan semester pertama tersebut diantaranya yakni belanja tidak langsung sebesar Rp 1.009.587.358.297,80 atau 37,90 persen dari anggaran Rp 2.663.618.173.994,80. Kemudian belanja langsung sebesar 358.317.146.057,00 atau 10,45 persen dari anggaran sebesar Rp 3.430.318.645.570,86.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi mengatakan, dengan rendahnya realisasi belanja tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak efektif. Menurutnya DPRD dan Pemkab harus duduk bersama untuk mengetahui permasalahan kurangnya serapan anggaran tersebut.
“Serapannya ada 22 persen, jauh dari yang diharapkan. Harusnya kalau sudah segini 60 hingga 70 persen,” sebut Alif.
Untuk pembiayaan netto tahun 2020 sampai dengan semester pertama adalah Rp.1.657.698.502.423,90, yang bersumber dari dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019. Pada semester pertama tahun 2020 pemerintah juga telah melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan menambah alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp119.996.639.838,80, dari anggaran semula Rp 10.000.000.000. Bahkan realisasi belanja tak terduga tersebut sampai saat ini telah mencapai 99,99 persen atau sebesar Rp 129.989.054.598,80.
Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan
