Nasional

Perkebunan Perkebunan Karet Kebun Rakyat Irwan 

Diusulkan DPR RI, Karet dari Kebun Rakyat di Kaltim akan Dibeli PUPR untuk Campuran Aspal



Ilustrasi perkebunan Karet
Ilustrasi perkebunan Karet

SELASAR.CO, Samarinda - Pada 21 April 2020, Komisi V DPR RI diketahui menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kementerian PUPR, Perhubungan serta Desa, PDT dan Transmigrasi.

Dalam rapat yang digelar secara virtual tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kaltim, Irwan memberikan masukan terkait refocusing anggaran dari Kementerian PUPR terkait pembelian karet untuk campuran pembuatan aspal. Hal ini ia sampaikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang hadir secara virtual.

"Terkait program pro-rakyat tadi ada refocusing Rp1,8 triliun yang mana tersebar di beberapa ditjen, namun disampaikan tadi untuk pembelian karet di Kaltim belum masuk, Pak Menteri. Jadi saya ingin mendengarkan alasan Kaltim tidak masuk itu apa, sementara di Kaltim ada 84.250 hektare kebun rakyat yang produktif. Yang setiap tahun menghasilkan 74.648 ton," urai Irwan.

Belakangan, usulan agar PUPR juga membeli karet yang berasal dari kebun rakyat di Kaltim telah disetujui oleh Kementerian. Hal ini disampaikan terpisah oleh Irwan kepada SELASAR.

"Alhamdulillah permintaan agar Menteri PUPR membeli karet rakyat di Kaltim dipenuhi setelah sebelumnya tidak termasuk dalam provinsi yang akan dibeli karet rakyatnya. Harga beli 8.000 per Kg langsung beli pada petani tidak lewat pengepul," ungkap Irwan.

Sebagai informasi, seperti yang dikutip dari laman pu.go.id, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus berupaya mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan bahan campuran karet yang dibeli langsung dari petani. Hal ini merupakan upaya mitigasi dampak Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, sekaligus untuk menjaga kemantapan ruas-ruas jalan nasional guna mendukung pergerakan orang dan barang (logistik).

Dikatakan Menteri Basuki, pembelian aspal karet tersebut sebagai salah satu mitigasi dampak Covid-19 yang menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti. Untuk itu Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet sebagai bahan campuran aspal karet.

Menurut Basuki, mekanisme pembelian aspal karet tersebut akan dilakukan oleh Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR di sejumlah daerah, seperti Medan, Palembang, Padang, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan dan daerah lain penghasil karet. "Masing-masing Balai Jalan akan membeli langsung dari petani yang tergabung dalam kelompok petani UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet)," ujarnya.

Basuki mengatakan, kelebihan campuran aspal karet alam yakni dapat meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur. "Aspal karet memiliki tingkat perkerasan lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa,” ujarnya.

Penggunaan aspal karet untuk preservasi jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, salah satunya di ruas Ciawi-Sukabumi, Jalan Nasional Bts. Karawang-Cikampek, Jalan Nasional Lintas Tengah Jawa ruas Ajibarang-Banyumas-Klampok-Banjarnegara, dan Jalan Nasional Ruas Muara Beliti-Bts Kabupaten Musi Rawas-Tebing Tinggi-Bts Kota Lahat.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya