Kutai Timur
PAD Kutim Pendapatan Asli Daerah DPRD Kutim
PAD Kutim Berkutat di Angka Rp 200 M, DPRD Minta Perjelas Data WP PPLN
SELASAR, CO. Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mempertanyakan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pasalnya, dari tahun ke tahun hanya bisa mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak lebih dari Rp200 miliar.
Padahal, potensi PAD di Kutim, sangatlah besar. Jika melihat jumlah perusahan yang ada di Kutim, maka seharusnya PAD bisa lebih dari capaian yang ada sekarang.
“Kami dari Komisi B, ingin mengetahui apa yang dilakukan Bapenda, dalam memungut 11 objek pajak yang diserahkan pemerintah pusat untuk dipungut di daerah. Sebab, dari tahun ke tahun, PAD hanya berkutat pada angka Rp200 miliar. Padahal, potensi kita sangat besar,” kata Faisal Rachman, Ketua Komisi B DPRD Kutim, usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Bapenda Kutim.
Misalnya, sebut Faisal, potensi dari pajak penerangan non-PLN. Dari data yang diberikan Bapenda tahun lalu hanya dipungut Rp17 miliar. Padahal, di Kutim ini sangat banyak perusahan, yang menggunakan generator set (Genset) dalam operasional mereka. Terutama di kantor dan perumahan karyawan mereka. Namun, hanya bisa didapat nilai Rp17 miliar secara keseluruhan.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
“Makanya, tadi kami minta data wajib pajak (WP), terkait dengan PPLN ini. Untuk melihat perusahan mana yang bayar PPLN, mana yang tidak. Dari data itu juga nanti akan kelihatan, nilai Rp17 miliar itu, dibayarkan oleh perusahan mana. Harapan kami, kalau memang dari data itu masih ada perusahan yang belum bayar pajak, nanti akan kita data, untuk ditagih,” katanya.
Diakui, tahun lalu, PAD yang diterima hanya sekitar Rp186 miliar. Namun karena pandemi corona, sehingga banyak WP, yang membayar pajak bisa turun atau bahkan tidak bayar karena usahanya tutup. Ini bisa dimaklumi. Hanya saja, nilai ini memang dari tahun ke tahun kisarannya seperti itu.
“Karena itu, kami berharap, jika Bapenda mengikutkan DPRD, terutama dalam mencari solusi untuk meningkatkan PAD, diharapkan akan berhasil. Karena kalau dilihat dari potensinya, maka mungkin kalau nilai Rp300 miliar, itu bisa tercapai,” ujarnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
