Kutai Kartanegara
Aksi Damai Pelantikan Bupati Kukar Aksi Mahasiswa Pelantikan Kepala Daerah Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kukar
Mahasiswa Gelar Aksi Damai Usai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar
SELASAR.CO, Tenggarong - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) disambut aksi damai oleh Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kukar (AKMPK) di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
Humas Aksi AKMPK, Kaisar, mengatakan, usai pelantikan ini merupakan momentum yang cukup baik untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan mendasar di daerah, sebelum disusun dan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Enam bulan sejak dilantik kepala daerah wajib merumuskan Perda tentang RPJMD," ujar Kaisar.
Menurut Kaisar, tentu dengan adanya pemimpin yang baru, banyak kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat Kukar yang dititipkan ke pundak kepala daerah agar segera diwujudkan. Seperti persoalan infrastruktur jalan, pendidikan, lingkungan yang carut-marut, maraknya penambang ilegal dan persoalan fasilitas kesehatan yang belum memadai dan belum merata.
Berita Terkait
"Kemudian persoalan dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD," tambah Kaisar.
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka, Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kutai Kartanegara menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah daerah agar perbaiki jalan yang ada di Kecamatan Sebulu-Muarakaman, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, Desa Rapak Lambur, Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam, agar menjadi agenda prioritas untuk segera dikerjakan.
2. Mendesak menghibahkan lahan ke Yayasan Kutai Kartanegara. Jika dari pihak pemerintah daerah tidak mau menghibahkannya, maka segera ambil langkah-langkah yang dianggap perlu, guna memajukan perguruan tinggi tersebut.
3. Meminta kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali program beasiswa Gerbang Raja khusus calon-calon mahasiswa baru dan memohon agar informasi perihal program beasiswa disosialisasikan dengan masif serta dalam proses seleksi bagi calon penerima beasiswa dilakukan secara profesional tanpa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Mendorong pemerintah desa melalui Bupati Kutai Kartanegara agar membangun rumah belajar di setiap desa dan kelurahan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM).
5. Meminta kepada pemerintah daerah agar melengkapi fasilitas rawat inap di masing-masing desa dan kelurahan secara merata.
6. Meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara agar segera mengevaluasi program raga pantas (stunting).
7. Meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menindak tegas tambang ilegal.
8. Menindak tegas setiap pelaku kejahatan lingkungan, entah itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.
9. Meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
10. Mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan daerah lewat perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memaksimalkan potensi parawisata yang ada di daerah Kukar.
11. Meminta mengevaluasi perusahaan TJISP dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan setiap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh forum tanggung jawab sosial Bupati Kutai Kartanegara.
12. Mendesak pemerintah daerah agar memberikan layanan listrik dan air bersih secara merata.
13. Meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan insentif air dan listrik di tengah terbatasnya aktifitas masyarakat di masa pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan apa saja menjadi hal-hal yang prioritas untuk dimasukkan ke dalam rancangan kerja itu," tutup Kaisar.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
